Berita

Raja Abdullah II dari Yordania/AP

Dunia

Pandora Papers: Raja Yordania Diam-diam Beli Banyak Rumah Mewah di Amerika dan Inggris Usai Arab Spring

SENIN, 04 OKTOBER 2021 | 10:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Raja Yordania Abdullah II secara diam-diam telah menghabiskan lebih dari 100 juta dolar AS atau setara dengan Rp 1,4 triliun untuk membeli properti mewah di Inggris dan Amerika Serikat (AS).

Hal itu diungkap dalam dokumen Pandora Papers yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) baru-baru ini.

Dalam dokumen yang bocor, Raja Abdullah II mengumpulkan properti mewah, termasuk 14 rumah yang tersebar di Malibu, California, dan Washington, hingga pusat kota London dan Ascot.


Pembelian dilakukan antara tahun 2003 hingga 2017. Tetapi sebagian besar dibeli setelah Arab Spring pada 2011.

Di AS, Raja Abdullah II memiliki tiga rumah tepi pantai yang bersebelahan dengan daerah elit di dekat Los Angeles. Salah satunya adalah rumah tujuh kamar tidur di tebing yang menghadap ke Samudra Pasifik. Properti itu dibeli pada tahun 2014 seharga 33,5 juta dolar AS.

"Yordania tidak memiliki uang sebanyak monarki Timur Tengah lainnya, seperti Arab Saudi, harus mengizinkan seorang raja untuk memamerkan kekayaannya," kata Annelle Sheline dari Institut Quincy.

"Jika raja Yordania menunjukkan kekayaannya secara lebih terbuka, itu tidak hanya akan memusuhi rakyatnya, itu akan membuat para donor Barat yang telah memberinya uang juga kesal," tambahnya.

ICIJ menyebut, properti-properti itu dibeli secara rahasia menggunakan perusahaan cangkang yang tergabung dalam British Virgin Islands (BVI) untuk menyamarkan kepemilikan raja.

Pengacara Raja Abdullah II telah menanggapi dokumen yang bocor. Ia menyebut, meskipun menggunakan surga pajak, raja menggunakan kekayaan pribadinya untuk membeli rumah dan  tidak ada dana publik yang pernah digunakan untuk pembelian tersebut.

"Yang Mulia sama sekali tidak menyalahgunakan uang publik atau menggunakan apa pun dari hasil bantuan atau bantuan yang dimaksudkan untuk kepentingan umum," kata pengacara, dalam sebuah pernyataan kepada ICIJ.

"Yang Mulia sangat peduli pada Yordania dan rakyatnya dan bertindak dengan integritas dan demi kepentingan terbaik negaranya dan warganya setiap saat," sambungnya.

Menurut The Guardian, pihak berwenang berusaha untuk memblokir situs ICIJ di Yordania pada Minggu (3/10), beberapa jam sebelum Pandora Papers diluncurkan.

Kekayaan Raja Abdullah II memang kerap menjadi pertanyaan. Pertanyaan itu semakin membuncah ketika pada awal tahun ini, terjadi keretakan di keluarga penguasa Yordania itu.

Mantan putra mahkota Hamzah bin Hussein yang dicintai rakyat mengkritik sistem pemerintahan yang dinilainya lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan penuh korup.

Menimbun Kekayaan Ketika Pengangguran Membludak

Pada 2019, tingkat pengangguran di Yordania mencapai 18,6 persen. Saat ini, angka pengangguran disebut telah mencapai 25 persen karena ekonomi Yordania yang terus menghadapi defisit kronis.

Yordania hampir tidak memiliki sumber daya minyak dan hanya memiliki cadangan air yang sangat sedikit. Dengan demikian, kerajaan bergantung pada bantuan asing.

Tahun lalu, AS memberikan 1,5 miliar dolar AS untuk Yordania. Selain itu, pemerintah Inggris adalah pendukung keuangan utama lainnya, menggandakan pendanaannya menjadi 880 juta dolar AS selama lima tahun pada 2019.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya