Berita

Mantan Presiden AS Donald Trump/Net

Dunia

Iri Pada Taliban, Trump Minta Hakim AS Paksa Twitter Kembalikan Akunnya

MINGGU, 03 OKTOBER 2021 | 07:17 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat langkah baru untuk mengembalikan akun Twitter-nya yang telah ditangguhkan secara permanen sejak kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari lalu.

Pada Jumat malam (1/10) waktu setempat, Trump meminta hakim federal di Pengadilan Distrik Florida untuk mengeluarkan perintah kepada Twitter agar mereka memulihkan akunnya.

Berdasarkan dokumen pengadilan, Trump juga menggugat Twitter karena memiliki kontrol yang tidak terukur atas upaya menyensor dan membatasi kebebasan berpendapat.

Ia menilai Twitter telah menangguhkan akunnya karena dipaksa oleh saingan politik di Kongres.

"Twitter menjalankan tingkat kekuasaan dan kontrol atas wacana politik di negara ini yang tak terukur, secara historis belum pernah terjadi sebelumnya, dan sangat berbahaya untuk membuka debat demokratis," kata pengacara Trump, seperti dimuat Reuters.

Trump berpendapat, Twitter memberikan standar ganda lantaran mengizinkan Taliban untuk menggunakan platform tersebut secara teratur. Sebaliknya, Twitter justru menyensor Trump, bahkan ketika ia menduduki masa kepresidenan dengan tanda "informasi yang menyesatkan".

Twitter menangguhkan akun Trump pada 8 Januari setelah menyatakan dua cuitannya melanggar kebijakan karena berisiko terhadap hasutan kekerasan lebih lanjut.

"Karena ketegangan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, dan peningkatan percakapan global mengenai orang-orang yang menyerbu Capitol dengan kekerasan pada 6 Januari 2021, kedua Tweet ini harus dibaca dalam konteks peristiwa yang lebih luas di negara ini dan cara pernyataan Presiden dapat dimobilisasi oleh audiens yang berbeda, termasuk untuk menghasut kekerasan, serta dalam konteks pola perilaku dari akun ini dalam beberapa minggu terakhir," kata Twitter.

Akun Twitter Trump memiliki 88 juta pengikut. Trump menggunakannya sebagai alat komunikasi utama selama masa kepresidenannya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya