Berita

Aljazair panggil dutabesarnya di Prancis setelah sengketa pemangkasan visa/Net

Dunia

Prancis Pangkas Jumlah Visa, Aljazair Bawa Pulang Dubesnya di Paris

MINGGU, 03 OKTOBER 2021 | 06:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Aljazair telah memanggil duta besarnya di Paris, Prancis untuk berkonsultasi. Tidak jelas alasan yang memicu langkah itu, namun pemanggilan dilakukan setelah Prancis memangkas jumlah visa yang mereka keluarkan untuk Aljazair dan Maroko.

Kantor kepresidenan Aljazair pada Sabtu (2/10) mengatakan pihaknya akan membuat pernyataan mengenai pemanggilan duta besar kemudian.

Menurut laporan Al Jazeera, pada Kamis (30/9), pemerintah Aljazair memanggil duta besar Prancis setelah Paris memutuskan untuk memangkas jumlah visa yang mereka keluarkan untuk warga negara Aljazair dan Maroko hingga setengahnya. Sementara untuk warga negara Tunisia dikurangi dua pertiganya.


"Kami akan mengurangi jumlah visa secara signifikan,” kata Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin di Paris pada Rabu (29/9).

Prancis menyebut pemangkasan dilakukan sebagai penolakan Paris atas langkah negara-negara Maghreb yang enggan menerima kembali imigran ilegal dan pengungsi yang dikirim pulang.

Kementerian Luar Negeri Aljazair menggambarkan keputusan Prancis sebagai langkah sepihak yang tidak dapat dibenarkan.

Di Prancis, isu mengenai migrasi menjadi topik utama antara kubu konservatif dan sayap kanan, khususnya menjelang pemilu.

Selain Aljazair, Maroko juga mengecam keputusan Prancis. Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita mengatakan pihaknya telah mengeluarkan 400 dokumen konsuler kepada warga Maroko yang diusir dari Prancis, tetapi jumlahnya terbatas karena banyak dari mereka menolak untuk mengikuti tes virus corona, yang diperlukan untuk masuk kembali ke Maroko.

Di sisi lain, Tunisia mengambil sikap yang lebih tenang.

"Kami termasuk di antara negara-negara yang kooperatif dalam domain ini, dan kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis," kata pemerintah Tunisia.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya