Berita

Pemerintah Ethiopia mengusir tujuh pejabat senior pekerja bantuan kemanusiaan PBB/AFP

Dunia

Ethiopia Usir Tujuh Pejabat Senior PBB, Dituding Intervensi Urusan Internal Wilayah Tigray

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 08:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Ethiopia mengusir tujuh pejabat senior Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dituduh telah melakukan campur tangan dalam urusan internal negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Ethiopia pada Kamis (30/9) memgumumkan para pejabat tersebut memiliki waktu 72 jam untuk meninggalkan negara Afrika Timur itu.

"Kementerian Luar Negeri Ethiopia, dalam surat yang dikeluarkan hari ini (30 September 2021), telah mendeklarasikan 'persona non grata' untuk tujuh orang yang bekerja pada badan-badan kemanusiaan PBB di Ethiopia karena campur tangan dalam urusan internal negara," begitu pengumuman dari pihak kementerian, seperti dimuat Reuters.


Kementerian menyebut pihaknya telah mengirim surat yang ditujukan kepada masing-masing tujuh pejabat terkait.

Tujuh pejabat itu adalah perwakilan UNICEF Adele Khodr; Ketua Tim Pemantauan, Pelaporan dan Advokasi Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Sonny Onyegbula; dan Penasihat Perdamaian dan Pembangunan UNOCHA Kwesi Sansculotte.

Lainnya adalah pejabat di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Ethiopia, yaitu kepala kantor Marcy Vigoda, wakil kepala Saeed Hersi, wakil koordinator kemanusiaaan Grant Leaity, dan penjabat wakil koordinator kemanusiaan Ghada Mudawi.

Pengumuman itu muncul setelah adanya peringatan dari para pejabat PBB bahwa ratusan ribu orang Tigray kemungkinan mengalami kelaparan akibat blokade bantuan oleh pemerintah.

Selain itu, ada laporan PBB terkait pelanggaran hak, pemerkosaan, pengusiran massal, hingga penghancuran pusat kesehatan di wilayah Tigray oleh pasukan Ethiopia. Namun pemerintah membantahnya, dengan menyebut organisasi kemanusiaan memihak pada pemberontak Tigray.

Baru-baru ini, pemerintah Ethiopia disebut telah menangguhkan operasi dua kelompok bantuan internasional, yaitu Doctors Without Borders dan Komite Pengungsi Norwegia. Penagguhan dilakukan dengan menyebut kelompok-kelompok itu telah menyebarkan informasi yang salah mengenai konflik di Tigray.

Wilayah Tigray dilanda konflik sejak November tahun lalu, ketika pasukan Ethiopia berusaha membasmi Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) yang dipandang telah memberontak.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya