Berita

Pemerintah Ethiopia mengusir tujuh pejabat senior pekerja bantuan kemanusiaan PBB/AFP

Dunia

Ethiopia Usir Tujuh Pejabat Senior PBB, Dituding Intervensi Urusan Internal Wilayah Tigray

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 08:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Ethiopia mengusir tujuh pejabat senior Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dituduh telah melakukan campur tangan dalam urusan internal negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Ethiopia pada Kamis (30/9) memgumumkan para pejabat tersebut memiliki waktu 72 jam untuk meninggalkan negara Afrika Timur itu.

"Kementerian Luar Negeri Ethiopia, dalam surat yang dikeluarkan hari ini (30 September 2021), telah mendeklarasikan 'persona non grata' untuk tujuh orang yang bekerja pada badan-badan kemanusiaan PBB di Ethiopia karena campur tangan dalam urusan internal negara," begitu pengumuman dari pihak kementerian, seperti dimuat Reuters.


Kementerian menyebut pihaknya telah mengirim surat yang ditujukan kepada masing-masing tujuh pejabat terkait.

Tujuh pejabat itu adalah perwakilan UNICEF Adele Khodr; Ketua Tim Pemantauan, Pelaporan dan Advokasi Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Sonny Onyegbula; dan Penasihat Perdamaian dan Pembangunan UNOCHA Kwesi Sansculotte.

Lainnya adalah pejabat di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Ethiopia, yaitu kepala kantor Marcy Vigoda, wakil kepala Saeed Hersi, wakil koordinator kemanusiaaan Grant Leaity, dan penjabat wakil koordinator kemanusiaan Ghada Mudawi.

Pengumuman itu muncul setelah adanya peringatan dari para pejabat PBB bahwa ratusan ribu orang Tigray kemungkinan mengalami kelaparan akibat blokade bantuan oleh pemerintah.

Selain itu, ada laporan PBB terkait pelanggaran hak, pemerkosaan, pengusiran massal, hingga penghancuran pusat kesehatan di wilayah Tigray oleh pasukan Ethiopia. Namun pemerintah membantahnya, dengan menyebut organisasi kemanusiaan memihak pada pemberontak Tigray.

Baru-baru ini, pemerintah Ethiopia disebut telah menangguhkan operasi dua kelompok bantuan internasional, yaitu Doctors Without Borders dan Komite Pengungsi Norwegia. Penagguhan dilakukan dengan menyebut kelompok-kelompok itu telah menyebarkan informasi yang salah mengenai konflik di Tigray.

Wilayah Tigray dilanda konflik sejak November tahun lalu, ketika pasukan Ethiopia berusaha membasmi Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) yang dipandang telah memberontak.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya