Berita

Pemerintah Ethiopia mengusir tujuh pejabat senior pekerja bantuan kemanusiaan PBB/AFP

Dunia

Ethiopia Usir Tujuh Pejabat Senior PBB, Dituding Intervensi Urusan Internal Wilayah Tigray

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 08:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Ethiopia mengusir tujuh pejabat senior Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dituduh telah melakukan campur tangan dalam urusan internal negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Ethiopia pada Kamis (30/9) memgumumkan para pejabat tersebut memiliki waktu 72 jam untuk meninggalkan negara Afrika Timur itu.

"Kementerian Luar Negeri Ethiopia, dalam surat yang dikeluarkan hari ini (30 September 2021), telah mendeklarasikan 'persona non grata' untuk tujuh orang yang bekerja pada badan-badan kemanusiaan PBB di Ethiopia karena campur tangan dalam urusan internal negara," begitu pengumuman dari pihak kementerian, seperti dimuat Reuters.


Kementerian menyebut pihaknya telah mengirim surat yang ditujukan kepada masing-masing tujuh pejabat terkait.

Tujuh pejabat itu adalah perwakilan UNICEF Adele Khodr; Ketua Tim Pemantauan, Pelaporan dan Advokasi Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Sonny Onyegbula; dan Penasihat Perdamaian dan Pembangunan UNOCHA Kwesi Sansculotte.

Lainnya adalah pejabat di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Ethiopia, yaitu kepala kantor Marcy Vigoda, wakil kepala Saeed Hersi, wakil koordinator kemanusiaaan Grant Leaity, dan penjabat wakil koordinator kemanusiaan Ghada Mudawi.

Pengumuman itu muncul setelah adanya peringatan dari para pejabat PBB bahwa ratusan ribu orang Tigray kemungkinan mengalami kelaparan akibat blokade bantuan oleh pemerintah.

Selain itu, ada laporan PBB terkait pelanggaran hak, pemerkosaan, pengusiran massal, hingga penghancuran pusat kesehatan di wilayah Tigray oleh pasukan Ethiopia. Namun pemerintah membantahnya, dengan menyebut organisasi kemanusiaan memihak pada pemberontak Tigray.

Baru-baru ini, pemerintah Ethiopia disebut telah menangguhkan operasi dua kelompok bantuan internasional, yaitu Doctors Without Borders dan Komite Pengungsi Norwegia. Penagguhan dilakukan dengan menyebut kelompok-kelompok itu telah menyebarkan informasi yang salah mengenai konflik di Tigray.

Wilayah Tigray dilanda konflik sejak November tahun lalu, ketika pasukan Ethiopia berusaha membasmi Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) yang dipandang telah memberontak.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya