Berita

Presiden Joko Widodo saat berolahraga dengan KSAD, KSAL dan KSAU di Istana Negara/Net

Nusantara

Kemungkinan Awal November Nama Calon Panglima TNI Diajukan, Tampaknya Pengganti Marsekal Hadi dari Matra Laut

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 05:26 WIB | OLEH: MEGA SIMARMATA

Pergantian Panglima TNI masih 1 bulan lagi. Tiap hari pemberitaan di media massa pun sudah diramaikan dengan pendapat pendapat dari berbagai pihak tentang siapa yang di jagokan untuk jadi Panglima TNI.

Dalam hal pergantian Panglima TNI, sebenarnya tidak perlu dilakukan penggalangan dukungan untuk menjagokan calon tertentu. Sebab, sudah ada Undang-undang TNI yang mengatur tentang pergantian Panglima TNI.

Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun per tanggal 1 Desember 2021. Merujuk pada saat kapan Presiden Jokowi mengajukan Calon Kapolri di awal tahun 2021 ini yaitu 18 hari sebelum Jenderal Idham Azis pensiun maka besar kemungkinan pengajuan nama Calon Kapolri adalah minggu pertama bulan November 2021.


Pertanyaannya, siapakah yang akan menjadi Panglima TNI berikutnya?

Jawabannya tentang siapa Panglima ada tertera di dalam Undang Undang.

Pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo, namun mesti merujuk pada UU 34/2004 tentang TNI, tepatnya merujuk pada pasal 13 UU TNI.

Pasal 13 ayat (2) UU tentang TNI menyebutkan, “Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan ayat (4) menyebutkan, “Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan”.

Jadi, tradisi pergantian panglima TNI secara bergantian dari ketiga angkatan mulai diberlakukan sejak era Presiden Abdurahman Wahid hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu saja pemberlakukan tradisi itu mengacu pada UU TNI.

Dan daftar Panglima TNI yang digilir antar matra secara bergantian merujuk pada UU TNI sejak era reformasi adalah :

Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto
26 Oktober 1999 sampai 7 Juni 2002
TNI Angkatan Laut

Jenderal TNI Endriartono Sutarto
7 Juni 2002 sampai 13 Februari 2006
TNI Angkatan Darat

Marsekal TNI Djoko Suyanto
13 Februari 2006 sampai 28 Desember 2007
TNI Angkatan Udara

Jenderal TNI Djoko Santoso
28 Desember 2007 sampai 28 September 2010
TNI Angkatan Darat

Laksamana TNI Agus Suhartono
28 September 2010 sampai 30 Agustus 2013
TNI Angkatan Laut

Jenderal TNI Moeldoko
30 Agustus 2013 sampai 8 Juli 2015
TNI Angkatan Darat

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
8 Juli 2015 sampai 8 Desember 2017
TNI Angkatan Darat

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto
8 Desember 2017 sampai saat ini

Jadi kali ini, jatah atau giliran untuk menjadi Panglima TNI saat ini ada di tangan TNI Angkatan Laut. Terakhir kali TNI Angkatan Laut mendapat giliran menjadi Panglima TNI adalah tahun 2013 atau 7 tahun lalu.

Sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi tentang siapa yang harus menjadi Panglima TNI. Satu lagi yang terpenting, saat nanti di bulan Desember Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun, usia Jenderal Andika Perkasa sudah 57 tahun.

Sedangkan batas akhir masa kedinasan prajurit TNI adalah 58 tahun. Andika hanya punya sisa masa tugas 12 bulan saja. Artinya, baru menjabat 11 bulan sudah harus dilakukan lagi pergantian Panglima TNI.

Calon Panglima TNI minimal masih memiliki masa kedinasan 2 tahun. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, di bulan November nanti memasuki usia 56 tahun.

Saat ini usia Yudo masih 55 tahun. Sehinggga, kalau sisa masa kedinasan hanya tinggal 1 tahun bertugas di TNI, maka janganlah dipaksakan atau memaksakan diri jadi Panglima TNI kalau faktor usia sudah tidak memungkinkan.

Dan Undang-undang pun sudah mengatur bahwa jabatan Panglima TNI harus bergiliran antar matra. Singkat kata, sesuai perintah Undang-undang TNI maka calon Panglima TNI berikutnya adalah dari matra Angkatan Laut.

Jadi, tampaknya di awal Desember nanti, Panglima TNI yang baru untuk Indonesia adalah dari matra LAUT. Jalesveva Jayamahe, yang artinya Di Laut Kita Jaya.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya