Berita

Menteri Vaksin Jepang Taro Kono/Net

Dunia

Jepang Menunggu Pemimpin Baru, Ini Sikap Kebijakan Ekonomi Empat Kandidat

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 14:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Jepang akan menemukan siapa yang menggantikan posisi Perdana Menteri Yoshihide Suga, hanya beberapa jam lagi menuju pemungutan suara yang akan berlangsung pada Rabu (29/9) waktu setepat.

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa akan memberikan suara dalam pemilihan Rabu, dengan Menteri Vaksin Taro Kono yang diperhitungkan sebagai yang terdepan dalam persaingan.

Menyusul di belakangnya ada mantan menteri luar negeri Fumio Kishida, mantan menteri dalam negeri Sanae Takaichi, dan Seiko Noda dari sayap liberal partai yang semakin menipis.
Pemenang diharapkan bisa membawa ide segar untuk menarik dukungan publik menjelang agenda penting dalam kalender politik Jepang, di mana pemilihan parlemen majelis rendah akan dilakukan dua bulan mendatang.

Pemenang diharapkan bisa membawa ide segar untuk menarik dukungan publik menjelang agenda penting dalam kalender politik Jepang, di mana pemilihan parlemen majelis rendah akan dilakukan dua bulan mendatang.

Keempat calon telah membuka kampanye pada akhir pekan lalu. Selama kampanye, keempatnya mencoba memaparkan sikap kebijakan ekonomi utama yang mereka ambil.

Taro Kono misalnya. Selama menjabat sebagai menteri yang bertanggung jawab atas deregulasi, Kono menyerukan pengeluaran yang ditargetkan untuk bidang-bidang pertumbuhan seperti energi terbarukan dan perluasan jaringan 5G secara nasional.

Kono meminta negara perlu mengisi kesenjangan output ekonomi sebesar 200 miliar dolar AS, namun dia menolak mengomentari ukuran paket bantuan baru untuk meredam dampak pandemi virus corona.

Kono mengkritik kebijakan 'Abenomics' mantan perdana menteri Shinzo Abe yang menurutnya gagal, dan ia mengusulkan menawarkan insentif pajak kepada perusahaan yang menaikkan upah, seperti dikutip dari USA Today.

Sementara Fumio Kishid, berjanji jika ia menjadi pemimpin maka konsolidasi fiskal akan menjadi pilar kebijakan utama. Dia juga menyuarakan keraguan atas kebijakan ultra-longgar Bank Sentral Japan (BOJ) dengan mengatakan pada 2018 bahwa stimulus tidak dapat bertahan selamanya.

"Reformasi fiskal adalah arah yang harus kita tuju pada akhirnya, meskipun kita tidak akan mencoba untuk mengisi defisit Jepang dengan kenaikan pajak segera," kata Kishid pada akhir pekan lalu. Seperti dikutip dari Reuters.

Dia menekankan perlunya mendistribusikan lebih banyak kekayaan ke rumah tangga, berbeda dengan fokus Abenomics untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan harapan manfaat pada akhirnya akan mengalir ke penerima upah.

Sanae Takaichi bertekad ia akan membawa versi Abenomics yang telah direnovasi, menjadikan proposal kebijakannya yang paling reflasi di antara para kandidat.

Takaichi, mengacu pada visi ekonominya sebagai "Sanaenomics", mengatakan Jepang harus membekukan tujuan untuk menyeimbangkan anggaran sampai inflasi mencapai target 2 persen bank sentral, sehingga kebijakan fiskal dan moneter tetap ekspansif.

Dalam debat kebijakan pada hari Sabtu, Takaichi mengatakan anggaran tambahan tahun ini harus ditargetkan dengan fokus pada bantuan pandemi. Paket yang lebih besar dengan mempertimbangkan kebijakan barunya dapat disesuaikan dalam anggaran negara tahun depan, katanya.

Seiko Noda selama kampanyenya telah menawarkan beberapa petunjuk tentang sikapnya terhadap kebijakan ekonomi termasuk apakah Jepang membutuhkan dukungan fiskal dan moneter yang lebih berani.

Dalam pidato kebijakannya, Noda mengatakan Jepang harus fokus mengatasi populasi yang semakin berkurang, yang "menimbulkan pukulan besar bagi ekonomi" dengan menyusutkan konsumen dan pekerja Jepang.

"Kami membutuhkan strategi pertumbuhan yang menempatkan anak-anak di pusat," katanya, menyerukan penerbitan "obligasi anak" untuk mendanai langkah-langkah membangun masyarakat yang mendukung melahirkan anak.

Lalu, siapakah yang unggul untuk menggantikan Suga? Jepang Menunggu Pemimpin Baru. Siapa pun dia, akan berurusan dengan ekonomi Jepang yang saat ini terpukul oleh pembatasan darurat virus corona dan permasalahan politik dalam dan luar negeri Jepang.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya