Berita

United Airlines/Net

Dunia

Anti-Vaksin, 593 Karyawan United Airlines Harus Bersiap di-PHK

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 12:26 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Maskapai Amerika Serikat (AS), United Airlines, bersiap untuk memecat ratusan karyawannya yang menolak untuk divaksinasi Covid-19.

Berdasarkan kebijakan maskapai pada awal Agustus, seluruh karyawan diwajibkan melakukan vaksinasi, dan mereka harus menunjukkan bukti telah divaksin paling lambat pada Senin (27/9).

Setelah tenggat waktu, United Airlines pada Selasa (28/9) mengumumkan siap untuk memproses pemutusan hubungan kerja dengan 593 karyawan yang tidak divaksinasi.


"Ini adalah keputusan yang sangat sulit, tetapi untuk menjaga keamanan tim selalu menjadi prioritas pertama kami," kata Chief Executive United Airlines Scott Kirby dan Presiden Brett Hart kepada karyawan dalam sebuah memo, seperti dimuat Reuters.

Perusahaan mengatakan, para pekerja dapat menyelamatkan pekerjaan mereka jika mereka divaksinasi sebelum pertemuan pemutusan hubungan kerja formal dilakukan.

"United telah menerima permintaan pengecualian vaksin dari karyawan karena alasan agama dan medis. Karyawan tersebut berjumlah kurang dari 3 persen dari 67.000 angkatan kerja maskapai AS," kata United Airlines.

Perusahaan memiliki rencana untuk menempatkan karyawan yang menerima pengecualian agama untuk cuti pribadi sementara yang tidak dibayar mulai 2 Oktober. Namun, rencana itu ditunda hingga 15 Oktober karena gugatan yang menentang kebijakan tersebut.

Seorang juru bicara perusahaan mengatakan maskapai berencana untuk mempekerjakan sekitar 25.000 orang selama beberapa tahun ke depan, dan vaksinasi akan menjadi syarat kerja untuk semua karyawan baru.

"United juga akan meminta siswa di sekolah pelatihan pilotnya untuk divaksinasi," kata jurubicara itu.

Perusahaan menepis anggapan bahwa persyaratan vaksin menghalangi pelamar untuk pekerjaan di maskapai penerbangan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya