Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pangamat: Munculnya AUKUS adalah Kesalahan ASEAN yang Lamban Tangani Isu di Kawasan

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 10:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kemunculan aliansi-aliansi pertahanan di Asia Pasifik, seperti Quad dan AUKUS, merupakan hasil kegagalan ASEAN yang lamban menangani isu-isu di kawasan.

Quad merupakan aliansi ideologi antara Amerika Serikat (AS), Australia, Jepang, dan india. Sementara AUKUS disebut sebagai alian keamanan antara Australia, Inggris, dan AS.

Sejumlah analis berpendapat, hanya dalam kurun waktu tujuh bulan, dua kelompok yang dipimpin AS itu telah mengumpulkan kekuatan untuk melawan China di Laut China Selatan. Quad dan AUKUS juga diam-diam menghindari keberadaan ASEAN.


"Quad dan AUKUS, mereka jelas melewati ASEAN. Mereka hanya basa-basi ke ASEAN, tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan oleh ASEAN," ujar seorang profesor di Universitas Tasmania, James Chin, seperti dikutip dari Eurasia Review pada Rabu (29/9).

Menurut Chin, ASEAN harus disalahkan atas kemunculan Quad dan AUKUS.

Selama ini, ASEAN telah menggembar-gemborkan sentralitas di kawasan, dan berusaha menjadi jangkar keamanan di Indo-Pasifik. Tetapi dalam perkembangannya, kampanye itu hampa.

Salah satu contoh adalah ASEAN belum mampu menyelesaikan isu Laut China Selatan. Bahkan selama dua dekade terakhir, setelah melalui banyak perundingan, ASEAN dan China belum bisa menetapkan Kode Etik di Laut China Selatan.

Hal serupa juga terjadi di Myanmar dengan isu Rohingya yang belum juga usai. Bahkan setelah kudeta militer 1 Februari lalu, ASEAN membutuhkan waktu lebih dari satu bulan untuk mencapai konsensus untuk memberikan tanggapan.

"Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN tidak dapat dianggap serius berdasarkan rekam sejarah.. ASEAN adalah penyebab masalahnya sendiri," kata Chin.

Associate di Strategika Group Asia Pacific, Jeremy Maxie menilai, ASEAN bahkan kerap menjadi penghalang dalam upaya menyelesaikan masalah regional.

“ASEAN telah membuktikan selama beberapa tahun terakhir bahwa itu tidak relevan, bahkan kontraproduktif, dalam menanggapi masalah keamanan regional dari Myanmar hingga LCS,” kata Maxie.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya