Berita

CFO Huawei, Meng Wanzhou/Net

Dunia

Di Debat PBB, China dan Kanada Bertengkar Soal Meng Wanzhou

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 11:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sesi debat terakhir di Majelis Umum PBB ke-76 pada Senin (27/9) diwarnai perselisihan panas antara China dan Kanada.

Pada jam-jam terakhir, Menteri Luar Negeri Kanada Marc Garneau mengatakan penahanan dua warganya, Michael Spavor dan Michael Kovrig, oleh China sebagai pembalasan atas penahanan eksekutif Huawei, Meng Wanzhou.

Meng sendiri telah diizinkan meninggalkan Kanada pada Jumat (25/9) usai mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS atas tuduhan penipuan. Pada hari yang sama, dua Michael juga dipulangkan ke Kanada.


"Kanada mematuhi aturan hukum, dan dua warga negara Kanada membayar mahal untuk komitmen ini... Kami terus menentang cara dua orang baik ini diperlakukan," kata Garneau, seperti dikutip CNN.

Garneau mengatakan, selama Meng berada di bawah tahanan rumah, Kanada menerapkan hukum domestik dan internasional sebagai tanggapan atas permintaan ekstradisi seorang warga negara China.

Sebagai tanggapan, seorang penasihat di misi China untuk PBB, Liu Yang memberikan hak jawab. Ia justru menuduh AS dan Kanada menahan Meng secara sewenang-wenang, tanpa alasan hukum.

"Tujuan sebenarnya adalah untuk mengejutkan perusahaan dan perusahaan teknologi tinggi China sebagai cara untuk menahan kemajuan China dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Tindakan AS dan Kanada sangat khas dari penahanan sewenang-wenang," kata Liu.

Liu mengatakan, kasus Meng "benar-benar berbeda" dari kasus Kovrig dan Spavor yang membahayakan keamanan China. Ia juga mengatakan, dua warga kanada itu telah mengakui kejahatan mereka.

"Kami berharap Kanada dapat menghadapi fakta dengan jujur, memperbaiki kesalahan mereka dan mengambil pelajaran dari apa yang terjadi sehingga mereka tidak membuat kesalahan lebih lanjut," lanjut Liu.

Kanada menanggapi, dengan perwakilan delegasi mengatakan Meng telah diperlakukan dengan independensi peradilan dan supremasi hukum. Ia juga mencatat Meng berbicara di luar gedung pengadilan Vancouver untuk berterima kasih kepada pengadilan.

"Warga negara Kanada yang ditahan di China tidak mendapat manfaat dari tingkat transparansi, rasa hormat, proses hukum, atau independensi peradilan yang serupa," kata perwakilan Kanada itu.

"Dan kami akan terus berbicara menentang penahanan sewenang-wenang dalam hubungan antar negara, terima kasih," tambahnya.

Komentar itu dijawab Liu sekali lagi.

"Kami tidak dapat menerima apa yang dia katakan. Fakta tidak dapat disangkal, dan hukum tidak dapat dilanggar. Kami percaya bahwa sejarah akan memiliki penilaian akhir," tekan Liu.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya