BKSAP Klaim Fungsi Diplomasi Parlemen Lebih Efektif dibanding Pemerintah

Selain memegang fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) juga memiliki fungsi menjalankan diplomasi dengan negara sahabat Indonesia.

Bahkan, dikatakan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Achmad Hafizs Tohir, fungsi diplomasi DPR RI lebih efektif dari pemerintah.

"Fungsi diplomasi DPR itu akan lebih efektif daripada fungsi diplomasi pemerintah," kata Hafizs Tohir dalam sosialisasi Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPR di Tengah Pandemi di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/9).

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan penilaian tersebut berdasarkan banyak pertimbangan. Di antaranya mayoritas sistem pemerintahan negara menerapkan sistem parlementer.

Kata dia, jumlah pemerintahan di dunia yang menerapkan sistem parlementer dua per tiga dari jumlah negara yang eksis. Sedangkan, negara dengan sistem presidensial hanya satu per tiga, salah satunya Indonesia.

Selain itu, perundingan yang dilakukan parlemen lebih cair. Hal ini berbeda jika dibandingkan perundingan yang dilakukan pemerintah.

Biasanya, perundingan yang dilakukan pemerintah terikat dengan protokoler. Bahkan membutuhkan pertimbangan dari parlemen meski sudah mencapai kata sepakat.

"Sehingga kadang-kadang lobi politik yang dilakukan antar parlemen lebih cepat daripada G to G (government to government)," tutupnya.