Berita

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun/Repro

Politik

Patahkan Argumentasi Tito, Rico Marbun: Pemilu Sarana Selesaikan Keterbelahan Masyarakat Secara Manusiawi

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 18:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak benar jika penundaan gelaran Pemilu Serentak 2024 dipandang sebagai pencegahan terhadap adanya potenti keterbelahan di masyarakat.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, justru gelaran Pemilu Serentak 2024 adalah sarana untuk menyelesaikan yang terjadi pasca Pemilu 2019.

"Pemilu adalah sarana menyelesaikan keterbelahan secara manusiawi dan beradab," ujar Rico Marbun dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung bertema 'Tarik Ulur Pemilu 2024' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/9).


Menurutnya, justru situasi keterbelahan di sosial masyarakat akan semakin berantakan ketika Pemilu Serentak 2024 diuntur atau bahkan malah dibatalkan sama sekali.

"Kalau tidak ada Pemilu justru berantakan, justru saya tidak membayangkan itu terjadi, jadi kemarahan masyarakat tidak terkelola secara demokratis," terangnya.

Dia pun berharap segera ada keputusan dari DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu terkait jadwal pencoblosan yang hingga kini belum jelas kapan diumumkan.

"Saya mengharapkan, mudah mudahan segera keluar jadwalnya ini kasihan juga capres-capres sudah pasang baliho," pungkasnya.

Komisi II DPR RI masih belum bisa memutuskan jadwal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Hal ini karena masih adanya perbedaan usulan diantara pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Dalam rapat terakhir di Komisi II DPR RI, Tito Karnavian mengusulkan Pemilu Serentak 2024 digelar bulan April atau Mei. Argumentasi Tito Pemilu diadakan bulan April atau Mei untuk menekan biaya politik Pilkada, menekan suhu politik dan potensi keteberlahan masyarakat.

Sementara KPU RI usul pencoblosan dilakukan 21 Februari.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya