Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung bertema "Tarik Ulur Pemilu 2024"/RMOL

Politik

Pimpinan Komisi II Kaget Mendagri Tito Usul Pemilu Digelar April atau Mei

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 14:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Usulan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk pencoblosan Pemilu Serentak 2024 digelar April atau Mei, menjadi kejutan tersendiri bagi Pimpinan Komisi II DPR RI.

"Terus terang saya kaget," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung bertema 'Tarik Ulur Pemilu 2024' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/9).

Luqman Hakim menjelaskan, pada dasarnya Komisi II DPR bersama pemerintah yang diwakili Mendagri serta penyelenggara pemilu telah membentuk tim kerja untuk merumuskan tanggal pelaksanaan Pemilu Serentak.


Hasil pada rapat itu, sebelum dibawa ke Komisi II DPR secara formal, disepakati tanggal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 digelar 28 Februari dan Pilkada pada 27 November.

"Kami sudah rapat berkali-kali, tetapi, ada masukan dari teman-teman kita di Bali, tanggal 28 Februari bertepatan Galungan, sebaiknya dihindari," sambung Legislator PKB ini.

Terkait rapat terakhir pada 16 November kemarin, di mana muncul usulan dari Mendagri Tito agar Pemilu Serentak digelar April atau Mei, merupakan usulan yang belum dibahas secara resmi.

Kata Luqman, usulan pada rapat tersebut sesuai yang disampaikan KPU RI bahwa Pemilu Serentak tanggal 21 Februari sesuai dengan kesepakatan pada rapat kerja bersama.

"Tanggal 21 Februari bukan murni usulan KPU, tetapi rapat kerja bersama. Selama rapat kerja itu Pak Mendagri tidak pernah hadir, hanya diwakili eselon I dan tidak pernah pemerintah mengusulkan bulan April atau Mei," pungkasnya.

Hadir pembicara lain dalam acara tersebut anggota KPU RI, Hasyim Asyari dan Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya