Berita

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin/Net

Dunia

Investigasi Kasus Drone Salah Sasaran di Kabul Berlanjut, Menhan Austin Tunjuk Perwira Senior AS sebagai Penyidik

SELASA, 21 SEPTEMBER 2021 | 13:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kasus drone AS yang salah sasaran hingga menewaskan 10 warga sipil Afghanistan, termasuk tujuh anak-anak pada 29 Agustus di Kabul memasuki babak baru.

Untuk mengusut kasus yang menampar wajah Pentagon itu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah memerintahkan peninjauan tingkat senior, termasuk mempertimbangkan apakah tindakan disipliner militer diperlukan.

"Austin telah menyampaikan kepada Angkatan Udara untuk menunjuk seorang perwira di peringkat bintang tiga atau empat untuk meninjau penyelidikan Komando Pusat, yang memeriksa secara rinci kronologi peristiwa yang mengarah pada tragedi itu," kata Juru bicara Pentagon John Kirby, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (21/9).


Kirby mengatakan tinjauan Angkatan Udara akan mempelajari ketelitian penyelidikan Komando Pusat dan merekomendasikan apakah siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban.

“Jika ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan, keputusan tentang siapa dan apa yang akan dilakukan akan menjadi pertimbangan tersendiri,” kata Kirby.

Peninjauan akan diselesaikan dalam waktu 45 hari sejak penunjukan petugas peninjau, kata Kirby.

Sebelumnya Kepala Komando Pusat AS, Jenderal Frank McKenzie, mengumumkan pada Jumat (17/9) bahwa penyelidikannya telah menentukan bahwa kendaraan yang ditargetkan oleh pesawat tak berawak itu awalnya terlihat di kompleks Negara Islam yang dikenal di Kabul dan dilacak oleh intelijen AS selama delapan jam.

Militer awalnya menegaskan bahwa setidaknya satu pejuang Negara Islam telah tewas di dalam kendaraan, tetapi penyelidikan McKenzie menemukan bahwa hanya warga sipil tak berdosa yang tewas.

McKenzie mengakui kesalahan itu dan meminta maaf.

"Serangan khusus ini tentu saja merupakan kesalahan yang mengerikan, dan kami tentu menyesalinya, dan saya sudah sangat jelas bahwa kami bertanggung jawab penuh untuk itu," katanya dalam konferensi pers Pentagon.

Pesawat tak berawak AS menyerang sebuah pemukiman warga pada 29 Agustus. Pentagon mengklaim bahwa drone itu menargetkan anggota ISIS-K. Namun, hasil investigasi The New York Times menyebut bahwa korban ternyata adalah pekerja bantuan Afghanistan yang dipekerjakan oleh sebuah LSM Amerika.

Surat kabar itu juga menemukan bahwa bertentangan dengan klaim pemerintah AS, tidak ada bukti ledakan sekunder yang menunjukkan bahwa mobil itu dicurangi dengan bahan peledak.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya