Berita

Duta Besar China untuk Inggris, Zheng Zeguang/Net

Dunia

Pengamat Beijing: Inggris Ingin Rebut Kembali Kejayaannya sebagai Negara Adikuasa Sampai Harus Merendahkan China

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 12:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dugaan bahwa Beijing akan sangat marah dengan keputusan Parlemen Inggris yang melarang duta besar China untuk menghadiri acara-acara, terbukti. Langkah Inggris itu dikecam Kementerian Luar Negeri China. Lewat juru bicaranya, Zhao Lijian, Beijing berjanji akan segera menggambil tanggapan yang diperlukan.

Analis memperkirakan tanggapan mungkin termasuk penghentian sementara atau penangguhan pertukaran tertentu antara kedua negara, seperti Dialog Ekonomi dan Keuangan China-Inggris, serta perlakuan timbal balik yang diperlukan untuk badan-badan diplomatik Inggris di China.

Ketua House of Commons dan House of Lords membuat keputusan untuk melarang Zheng Zeguang, duta besar China untuk Inggris, menghadiri resepsi musim panas All Party Parliamentary China Group, yang dijadwalkan pada Rabu malam (15/9).

Alasan yang diberikan adalah bahwa pihak China sebelumnya telah mengumumkan sanksi terhadap tujuh anggota parlemen Inggris.

Kedutaan Besar China di London sudah menanggapi, dengan mengatakan keputusan tersebut mencerminkan pola pikir sempit dan picik dari beberapa individu di Inggris. Mereka bahkan menyebut hal itu sebagai langkah pengecut.

Pengamat Institut Studi Eropa Akademi Ilmu Sosial China Zhao Junjie ikut mengomentari keputusan Inggris.

"Ini adalah langkah yang langka dan histeris dari Inggris, karena Beijing dan London menjalin hubungan. Ini juga mencerminkan sikap merendahkan Inggris terhadap China, yaitu 'Saya dapat menjatuhkan sanksi apa pun kepada Anda, tetapi Anda tidak dapat membalasnya," kata Junjie, seperti dikutip dari Global Times, Kamis (16/9).

Dia mengatakan bahwa untuk memberi pelajaran kepada Inggris, China sekarang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melawan langkah tersebut.

"Langkah Parlemen Inggris telah sangat menghambat pertukaran normal antara pemerintah kedua negara. Kemungkinan tanggapan dari China adalah dengan menghentikan atau menangguhkan pertukaran timbal balik, seperti menghentikan sementara Dialog Ekonomi dan Keuangan China-Inggris," katanya.

Para ahli juga menyarankan beberapa pertukaran pemerintah tingkat tinggi antara kedua negara atau badan diplomatik Inggris di China juga dapat menjadi sasaran.

"Setelah perceraian yang panjang dan menyakitkan dari UE, keinginan yang membara dari Inggris untuk merebut kembali kejayaan sebelumnya sebagai negara adidaya dunia telah membutakan penilaiannya dalam hal urusan luar negeri," kata Wang Yiwei, direktur institut urusan internasional di Renmin University of China dalam Beijing.

"Inggris secara aktif memaksakan dirinya ke dalam banyak masalah regional atau internasional untuk mengingatkan orang akan pentingnya mereka, dan sanksi China telah memberinya kesempatan sebagai kesempatan menyelamatkan muka," kata Wang.

Wang mengatakan, Inggris sudah seharusnya melepaskan obsesinya untuk menghidupkan kembali kejayaannya yang lama dan menyesuaikan pola pikirnya dengan China yang sedang bangkit.

"Hubungan bilateral yang kacau dengan Beijing hanya akan menjadi pukulan bagi London," demikian Wang.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya