Berita

Duta Besar China untuk Inggris, Zheng Zeguang/Net

Dunia

Pengamat Beijing: Inggris Ingin Rebut Kembali Kejayaannya sebagai Negara Adikuasa Sampai Harus Merendahkan China

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 12:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dugaan bahwa Beijing akan sangat marah dengan keputusan Parlemen Inggris yang melarang duta besar China untuk menghadiri acara-acara, terbukti. Langkah Inggris itu dikecam Kementerian Luar Negeri China. Lewat juru bicaranya, Zhao Lijian, Beijing berjanji akan segera menggambil tanggapan yang diperlukan.

Analis memperkirakan tanggapan mungkin termasuk penghentian sementara atau penangguhan pertukaran tertentu antara kedua negara, seperti Dialog Ekonomi dan Keuangan China-Inggris, serta perlakuan timbal balik yang diperlukan untuk badan-badan diplomatik Inggris di China.

Ketua House of Commons dan House of Lords membuat keputusan untuk melarang Zheng Zeguang, duta besar China untuk Inggris, menghadiri resepsi musim panas All Party Parliamentary China Group, yang dijadwalkan pada Rabu malam (15/9).


Alasan yang diberikan adalah bahwa pihak China sebelumnya telah mengumumkan sanksi terhadap tujuh anggota parlemen Inggris.

Kedutaan Besar China di London sudah menanggapi, dengan mengatakan keputusan tersebut mencerminkan pola pikir sempit dan picik dari beberapa individu di Inggris. Mereka bahkan menyebut hal itu sebagai langkah pengecut.

Pengamat Institut Studi Eropa Akademi Ilmu Sosial China Zhao Junjie ikut mengomentari keputusan Inggris.

"Ini adalah langkah yang langka dan histeris dari Inggris, karena Beijing dan London menjalin hubungan. Ini juga mencerminkan sikap merendahkan Inggris terhadap China, yaitu 'Saya dapat menjatuhkan sanksi apa pun kepada Anda, tetapi Anda tidak dapat membalasnya," kata Junjie, seperti dikutip dari Global Times, Kamis (16/9).

Dia mengatakan bahwa untuk memberi pelajaran kepada Inggris, China sekarang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melawan langkah tersebut.

"Langkah Parlemen Inggris telah sangat menghambat pertukaran normal antara pemerintah kedua negara. Kemungkinan tanggapan dari China adalah dengan menghentikan atau menangguhkan pertukaran timbal balik, seperti menghentikan sementara Dialog Ekonomi dan Keuangan China-Inggris," katanya.

Para ahli juga menyarankan beberapa pertukaran pemerintah tingkat tinggi antara kedua negara atau badan diplomatik Inggris di China juga dapat menjadi sasaran.

"Setelah perceraian yang panjang dan menyakitkan dari UE, keinginan yang membara dari Inggris untuk merebut kembali kejayaan sebelumnya sebagai negara adidaya dunia telah membutakan penilaiannya dalam hal urusan luar negeri," kata Wang Yiwei, direktur institut urusan internasional di Renmin University of China dalam Beijing.

"Inggris secara aktif memaksakan dirinya ke dalam banyak masalah regional atau internasional untuk mengingatkan orang akan pentingnya mereka, dan sanksi China telah memberinya kesempatan sebagai kesempatan menyelamatkan muka," kata Wang.

Wang mengatakan, Inggris sudah seharusnya melepaskan obsesinya untuk menghidupkan kembali kejayaannya yang lama dan menyesuaikan pola pikirnya dengan China yang sedang bangkit.

"Hubungan bilateral yang kacau dengan Beijing hanya akan menjadi pukulan bagi London," demikian Wang.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya