Berita

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin/RMOL

Politik

Harta Sejak di DPR Tak Tercatat, Ali Ngabalin: Semua Tentang Bang Ali Selalu Terpublikasi

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 10:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengaku akan mengecek Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya di website Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Ali merespon tidak adanya LHKPN miliknya sejak menjadi anggota DPR RI pada 2004 hingga menjabat di KSP. Dalam laman tersebut, tercatat hanya ada LHKPN yang dilaporkan pada 23 Desember 2003 silam.

"Laporan pajak, semua harta kekayaan itu tidak mungkin tidak dibuat. Karena salah satu yang menjadi kewajiban kita itu baik di KSP, di Angkasa Pura maupun di Pelindo itu wajib hukumnya (LHKPN)," ujar Ali Ngabalin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/9).


Selama perjalanan kariernya, ia memastikan selalu membuat laporan harta kekayaan. Bahkan terakhir ia laporkan pada tahun 2020 lalu.

"Jadi kalau dia tidak muncul di KPK, maka jangan tanya sama saya. Harta yang saya miliki dari DPR sampai di KSP maupun di Pelindo, di Angkasa Pura semuanya dibuat," ujarnya.

Namun demikian, ia akan kembali memastikan alasan tidak adanya laporan kekayaan yang tercatat di laman LHKPN.

"Nanti saya cek ulang supaya diketahui publik. Insya Allah. Termasuk juga saya cek ke KSP. Yang pasti, orang seperti Bang Ali ini tidak ada yang tidak terpublikasi," pungkas Ali.

Berdasarkan penelusuran Kantor Berita Politik RMOL, nama Ali Mochtar Ngabalin tercatat melaporkan harta kekayaan pada 23 Desember 2003, tepatnya saat akan menjadi calon legislatif (Caleg) di Pilpres 2004.

Selama menjadi anggota DPR RI, tidak terlihat LHKPN milik Ali Ngabalin muncul di website resmi KPK. Hal itu juga tidak terlihat nama Ali Ngabalin dalam dua tahun terakhir ini, yakni pada LHKPN 2019 maupun LHKPN 2020.

Lalu, berapa harta Ali Ngabalin pada 2003 lalu? Tercatat, Ali Ngabalin pada 2003 hanya mempunyai harta sebanyak Rp 529 juta dan 1.000 dolar AS yang terdiri dari harta tanah dan bangunan, harta alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, giro dan setara kas dan utang.

Harta tanah dan bangunan yang dimiliki Ali Ngabalin pada 2003 senilai Rp 445 juta yang terdiri dari tanah dan bangunan seluas 110/110 meter persegi di Kabupaten Tangerang hasil sendiri seharga Rp 250 juta; tanah seluas 150 meter persegi di Kabupaten Gowa hasil sendiri seharga Rp 15 juta.

Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 72/40 meter persegi di Kodya Makassar hasil sendiri seharga Rp 10 juta; tanah seluas 400 meter persegi di Kodya Makassar hasil sendiri seharga Rp 20 juta; serta tanah dan bangunan seluas 6/6 meter persegi di Kodya Makassar hasil sendiri seharga Rp 150 juta.

Kemudian, harta alat transportasi dan mesin yang dimiliki Ali Ngabalin pada saat itu senilai Rp 90 juta, yaitu mobil Hyundai Atoz tahun 2001 hasil sendiri.

Lalu harta bergerak lainnya senilai Rp 35 juta terdiri dari logam mulia seharga Rp 20 juta dan benda bergerak lainnya seharga Rp 15 juta. Lalu, Ali pada saat itu juga tercatat mempunyai giro senilai Rp 25 juta dan 1.000 dolar AS. Dan utang sebesar Rp 66 juta.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya