Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Bisnis

Torehkan Sejarah, Indonesia Jadi Presidensi G20 Tahun 2022

SELASA, 14 SEPTEMBER 2021 | 21:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Presidensi G20. G20 beranggotakan 20 negara yaitu 19 negara utama penggerak ekonomi dunia termasuk Indonesia ditambah satu perwakilan regional yaitu Uni Eropa.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Menuju Presidensi G-20 Indonesia tahun 2022, secara virtual pada Selasa malam (14/9).

Dikatakan Airlangga Hartarto, pada tahun 2020 ini, merupakan kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah dalam gelaran Presidensi G20.


"Di tahun 2020 menjadi pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah dari presidensi G20 dan baru empat negara empat negara yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan dan Saudi Arabia yang sudah pernah menjadi tuan rumah," ujar Airlangga.

Dijelaskan Airlangga, ada mekanisme khusus dalam pemilihan tuan rumah Presidensi G20. Yakni, bergiliran antar kawasan negara anggota.

"Dalam menentukan presidensi G20 memiliki mekanisme yang disebut regional bucket rotation di mana saat ini giliran kelompok pemerintahan di Asia," terangnya.

Dengan menjadi tuan rumah, kata Ketua Umum Partai Golkar ini, Indonesia akan mendapatkan peran strategis dalam menentukan desain kebijakan G20 nantinya.

"Dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia punya kesempatan strategis untuk menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global terutama pada masa pasca pandemi Covid-19 ini," pungkasnya.

Indonesia akan menjadi tuan rumah Presidensi G20 selama satu tahun dimulai pada 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022.

Hadir dalam konferensi pers tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya