Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Pastikan Tidak Ada Anggota Kelompok ISIS Menyusup Bersama Pengungsi Afghanistan

Kedatangan pengungsi Afghanistan ke AS telah menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak termasuk partai Republik bahwa teroris dapat menyusup masuk bersama mereka.

Namun, kekhawatiran itu ditepis Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dengan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan proses pemeriksaan berlapis yang melibatkan sejumlah lembaga terkait dalam proses penerimaan pengungsi Afghanistan.

“Kami bekerja dengan penegak hukum, kontra-teroris dan komunitas intelijen untuk mencapai pemeriksaan itu,” kata Mayorkas, saat menghadiri acara National Press Club, seperti dikutip dari Fox, Jumat (10/9).

“Kami tidak melakukannya sendiri di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), sekali lagi, kami melakukannya dengan FBI, Pusat Kontraterorisme Nasional, dan departemen serta lembaga lain di seluruh perusahaan federal,” lanjutnya.

Mayorkas memastikan hingga saat ini mereka belum mendeteksi adanya kelompok teroris, termasuk pejuang Negara Islam memasuki AS melalui evakuasi pengungsi Afghanistan.

“Kami tidak memiliki informasi yang menunjukkan bahwa ISIS telah masuk ke Amerika Serikat melalui populasi nasional Afghanistan yang telah kami akui di bawah otoritas hukum kami," katanya.

Mayorkas juga mengatakan dia telah mengirim sekitar 400 personel Keamanan Dalam Negeri ke negara-negara dari mana warga Afghanistan diangkut ke AS untuk menangkap informasi biografi serta biometrik sebagai bagian dari proses penyaringan.

“Kami memiliki proses penyaringan dan pemeriksaan berlapis-lapis, multi-lembaga untuk memastikan itu tidak terjadi,”katanya, merujuk pada ancaman teroris.

“Kami menyaring dan memeriksa individu sebelum mereka naik pesawat untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan bahwa proses penyaringan dan pemeriksaan adalah proses yang berkelanjutan dan berlapis-lapis,” lanjutnya.

Sebelumnya sejumlah anggota parlemen Republik menulis kepada Presiden Biden minggu ini, menyatakan keprihatinan tentang apa yang mereka sebut proses pemeriksaan ‘terburu-buru dan tidak lengkap’, khususnya bahwa pemeriksaan latar belakang tidak memadai dan bahwa DHS tidak selalu memiliki akses ke sistem pemeriksaan latar belakang kriminal negara.

"Catatan negara-negara asing sering didigitalkan, yang kemungkinan besar terjadi di sebagian besar catatan di Afghanistan,” tulis surat itu , yang dipimpin Senator Yvette Herrell.

“Selain itu, korupsi yang meluas dan pemerintah yang gagal membuat database ini tidak dapat diandalkan, jika tidak tidak berguna. Hal ini tentu saja terjadi di Afghanistan yang dikuasai Taliban dan kemungkinan benar pada pemerintah Afghanistan sebelumnya,” katanya.