Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari/Net
Persoalan terbakarnya Lapas Kelas 1 Tangerang Banten tidak hanya sekadar perawatan gedung tua semata, melainkan kelebihan kapasitas narapidana yang menjadi pemicu.
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyampaikan, pihak Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan mitigas terjadinya kerusakan termasuk mitigasi ihwal antisipasi terjadinya kebakaran di dalam rumah tahanan.
Namun, mitigasi saja tidak cukup. Tapi, ada standar operasional prosedur mitigasi bencana di dalam lapas jika hal tersebut kelebihan muatan atau kapasitas.
"Kalau misalnya tidak over capacity mungkin kita bisa melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur tapi kalau over capacity seperti ini tentu akan lebih sulit, ini mungkin saja apabila tidak over capacity tidak jatuh korban seperti kebanyakan ini,†kata Tobas dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Duka Terbakarnya Lapas Tangerang" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/9).
Legislator dari Fraksi Nasdem ini berkesimpulan bahwa semua permasalahan yang penting untuk dilakukan perbaikan seluruh lapas yang ada di Indonesia yakni mencari jalan keluar agar tidak kelebihan kapasitas.
"Kita akui hingga saat ini kita belum menemukan formula yang jitu ya untuk menanggulangi over capacity ini. Tapi bukan berarti belum pernah kita lakukan langkah-langkah untuk mencari jalan keluarnya,†ucapnya.
Tobas mengatakan pemerintah sudah melakukan beberapa langkah namun hal itu belum berhasil dilakukan, lantaran dinilainya ada hal yang belum menjadi perhatian penting. bagi pemerintah.
"Apa itu? Yakni kalau kita mau mengatasi over capacity kita jangan hanya membebankan kepada Kementerian Hukum dan HAM, karena kementeiran Hukum dan HAM itu hanya di bagian hilirnya saja dia,†imbuhnya.
Menurutnya, persoalan over capacity ini harus kita selesaikan dari hulu ke hilir secara komprehensif secara menyeluruh. Dia mencontohkan pemerintah telah melakukan mitiigasi untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di dalam lapas dengan program asimilasi dan hal tersebut terbukti efektif. Seharusnya, langkah tersebut dilakukan pemerintah.
“Tapi karena suplynya dalam proses hukum yang terus berjalan dikirimkan narapidana ke lapas akhirnya kembali meningkat lagi jumlahnya kemudian over capacity makin meninggi lagi nah artinya kan ujungnya di awalnya di hulunya ini harus kita perbaiki,†tandasnya.
