Berita

Menteri Pendidikan, Kebudayaandan Ristek, Nadiem Makarim/Net

Politik

Kritik Keras Aktivis 98: Menteri Nadiem Terlalu Elitis dan Malas Turun ke Bawah

KAMIS, 09 SEPTEMBER 2021 | 14:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komposisi Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai perlu dirombak. Sebab ada beberapa pos kementerian yang dianggap tidak bekerja maksimal sesuai visi misi presiden.

Ketua Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional (KP2N), Rahmat Sanjaya menyampaikan, salah satu pos yang perlu dirombak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek yang ditempati Nadiem Makarim.

"Nadiem terlalu elitis. Dia tak pernah turun ke bawah. Terlalu sibuk dengan teknologi dan mengendalikan kementerian dari sebuah tempat," kata Rahmat Sanjaya kepada redaksi, Kamis (9/9).


Pendiri Front Aksi Mahasiswa Tangerang ini menilai, Menteri Nadiem telah gagal dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional di era pandemi. Rahmat mengklaim, saat ini banyak siswa hanya diberi tugas saja sama guru. Padahal para siswa tersebut ada di kota-kota besar.

"Kalau di daerah masih masuk akal. Ini di Jabodetabek, banyak siswa yang tak zoom. Ini akibat menterinya yang elitis tidak kontrol ke bawah," ucap tokoh relawan Jokowi ini.

Aktivis 98 ini berujar, harusnya Menteri Nadiem rajin turun ke sekolah-sekolah. Sang menteri harus kontrol ke sekolah-sekolah untuk memastikan kegiatan belajar mngajar berjalan dengan baik.

"Ada persoalan guru yang gagap teknologi. Kalau di kota kecil, apalagi desa kita maklumi, tapi aneh kalau guru di kota besar tidak mampu pakai zoom atau justru malas," ucapnya.

Hal lain, Koalisi Prodem untuk Pendidikan Nasional juga mengkritik keputusan Menteri Nadiem yang tidak memberikan BOS bagi sekolah/madrasah yang muridnya kurang 60 orang. Ini memperlihatkan dia tidak paham pendidikan nasional.

"Itu adalah kebijakan diskriminatif terhadap anak bangsa yang bertentangan dengan UUD 1945, dan karena itu wajib segera dicabut," tutup Rahmat.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya