Berita

Menteri Pendidikan, Kebudayaandan Ristek, Nadiem Makarim/Net

Politik

Kritik Keras Aktivis 98: Menteri Nadiem Terlalu Elitis dan Malas Turun ke Bawah

KAMIS, 09 SEPTEMBER 2021 | 14:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komposisi Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai perlu dirombak. Sebab ada beberapa pos kementerian yang dianggap tidak bekerja maksimal sesuai visi misi presiden.

Ketua Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional (KP2N), Rahmat Sanjaya menyampaikan, salah satu pos yang perlu dirombak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek yang ditempati Nadiem Makarim.

"Nadiem terlalu elitis. Dia tak pernah turun ke bawah. Terlalu sibuk dengan teknologi dan mengendalikan kementerian dari sebuah tempat," kata Rahmat Sanjaya kepada redaksi, Kamis (9/9).


Pendiri Front Aksi Mahasiswa Tangerang ini menilai, Menteri Nadiem telah gagal dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional di era pandemi. Rahmat mengklaim, saat ini banyak siswa hanya diberi tugas saja sama guru. Padahal para siswa tersebut ada di kota-kota besar.

"Kalau di daerah masih masuk akal. Ini di Jabodetabek, banyak siswa yang tak zoom. Ini akibat menterinya yang elitis tidak kontrol ke bawah," ucap tokoh relawan Jokowi ini.

Aktivis 98 ini berujar, harusnya Menteri Nadiem rajin turun ke sekolah-sekolah. Sang menteri harus kontrol ke sekolah-sekolah untuk memastikan kegiatan belajar mngajar berjalan dengan baik.

"Ada persoalan guru yang gagap teknologi. Kalau di kota kecil, apalagi desa kita maklumi, tapi aneh kalau guru di kota besar tidak mampu pakai zoom atau justru malas," ucapnya.

Hal lain, Koalisi Prodem untuk Pendidikan Nasional juga mengkritik keputusan Menteri Nadiem yang tidak memberikan BOS bagi sekolah/madrasah yang muridnya kurang 60 orang. Ini memperlihatkan dia tidak paham pendidikan nasional.

"Itu adalah kebijakan diskriminatif terhadap anak bangsa yang bertentangan dengan UUD 1945, dan karena itu wajib segera dicabut," tutup Rahmat.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Realisasi Pendapatan Perparkiran di Jakarta Memble

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:21

Keluarga Sutrimo Tak Lagi Pasrah soal Penyebab Kematian Karumga Febrie

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:18

Rp4,1 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II segera Cair

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:36

Penjarahan dan Keruntuhan Kota Roma, 410 M

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:16

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

Pancasila Dasar Negara Kita

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:43

Rudy Tanoe Bantah Mangkir Panggilan KPK

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:16

Waspada Banjir Rob Rendam Kawasan Pesisir Jateng

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:00

Dibuka Sayembara Rp100 Juta untuk Ijazah SMA Gibran

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:28

Zikir Kebangsaan di Istiqlal

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:08

Selengkapnya