Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan saat mengunjungi UPT Sumatra/Repro
Pulau Sumatra merupakan wilayah dengan tingkat ancaman dan risiko bencana tinggi. Karena itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memproyeksikan UPT yang ada di sana menjadi Balai Besar.
Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan mengatakan, pembangunan Balai Besar BNPB Regional Sumatra dimaksudkan untuk menjadikan Penanganan Darurat Bencana, khususnya di pulau Sumatra menjadi lebih efektif.
Ia menuturkan, wilayah tersebut memerlukan penguatan dukungan institusional, sarana prasarana, dan perangkat logistik peralatan, agar tantangan 'supermarket' bencana bisa dirubah menjadi 'laboratorium' yang menghasilkan temuan dan pembelajaran dalam penanggulangan bencana yang komprehensif.
Sehingga pada Rabu (8/9) dirinya bersama Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI didampingi Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah meninjau UPT BNPB yang diproyeksikan menjadi Balai Besar BNPB Regional Sumatra.
"Dengan adanya balai besar BNPB ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan dukungan multipihak sehingga dapat menekan anggaran dan waktu operasi," jelas Lilik dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis dini hari (9/9).
Lilik juga menambahkan, Balai Besar merupakan strategi dekosentrasi yang efisien untuk memberikan layanan pendukung yang bersifat kritis dan mendesak secara cepat dan tepat kepada daerah saat dibutuhkan.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan dukungannya beserta Komisi VIII atas rencana transformasi UPT menjadi Balai Besar.
"Kami bersama tim mendukung penuh rencana UPT BNPB ini untuk bisa naik kelas dan menjadi pusat penanggulangan bencana regional Sumatra," kata Yandri.
Yandri mengatakan, pengembangan UPT menjadi Balai Besar ini perlu dukungan penuh baik dari sisi anggaran maupun SDM dari seluruh pihak yang terkait.
"Fasilitas yang sekarang sudah mumpuni, namun dengan adanya peningkatan status maka perlu dukungan lebih, baik anggaran maupun SDM dari pihak-pihak terkait," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah mengatakan akan menyediakan lahan untuk perluasan wilayah UPT BNPB yang akan berubah status menjadi Balai Besar.
"Kami akan siapkan lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perluasan wilayah sehingga dapat dibangun fasilitas-fasilitas krusial dan pendukung lainnya yang saat ini belum ada," kata Mahyeldi.
Nantinya, balai besar ini akan memiliki empat fungsi antara lain sebagai kantor, kemudian sebagai gudang logistik untuk regional Sumatra, serta tempat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BNPB.
Sekretaris utama BNPB didampingi kalaksa BPBD Sumbar juga berkesempatan untuk mendampingi jajaran anggota Komisi VII berkeliling meninjau fasilitas yang dimiliki UPT BNPB saat ini.
Ada beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan sekarang seperti gudang logistik, ruang pertemuan, tempat penginapan atau wisma, kantin, dan juga Pusat Pengendalian Operasi.
John Kenedy, anggota komisi VIII yang turut hadir dalam kunjungan menambahkan, apabila nantinya UPT dijadikan balai besar, maka harus ada sumber daya manusia yang dapat mengelola secara umum dan khusus fasilitas juga logistik tersebut.
"Ketika nanti sudah tersedia kebutuhan peralatannya, harus ada juga sumber daya manusianya yang mengelola. Jangan sampai rusak sia-sia dan tidak bisa dipakai saat dibutuhkan," tambah John.
Turut hadir dalam kunjungan Wali Kota Padang, Hendri Sapta, Anggota Komisi VIII DPR RI Nasril Bahar, Ina Ammania, dan Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjsama BNPB, Zahermann Muabezi.
