Mengecualikan Perempuan dan Minoritas, Pemerintahan Baru Afghanistan Sama Sekali Tidak Inklusif

Susunan pemerintahan baru Afghanistan yang diumumkan oleh Taliban tidak menunjukkan komitmen kelompok itu untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.

Begitu yang dikatakan oleh Dutabesar Afghanistan untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ghulam Isaczai. Ia ditunjuk sebagai perwakilan tetap Afghanistan pada Juni 2021, semasa pemerintahan mantan Presiden Ashraf Ghani.

Pada Selasa malam (7/9), Taliban mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mullah Mohammad Hassan Akhund. Sementara Mullah Abdul Ghani Baradar menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Pertama.

"Saat saya berbicara dan hari ini, Taliban mengumumkan pemerintahan mereka. Itu sama sekali tidak inklusif," kata Isaczai, seperti dikutip PTI, Rabu (8/9).

Jajaran kabinet baru Afghanistan beranggotakan 33 orang, tanpa perempuan. Penunjukkan Sirajuddin Haqqani sebagai Menteri Dalam Negeri memicu banyak kritik lantaran statusnya sebagai teroris dan salah satu orang paling dicari di dunia.

"Rakyat Afghanistan, terutama pemuda kita yang hanya mengenal Afghanistan yang bebas dan demokratis, tidak akan menerima struktur pemerintahan yang mengecualikan perempuan dan minoritas, menghilangkan hak konstitusional untuk semua dan tidak melindungi keuntungan masa lalu," jelas Isaczai.

Isaczai mengatakan rakyat Afghanistan menghadapi prospek masa depan yang tidak pasti di bawah rezim Taliban. Penggulingan dan pertempuran di Panjshir yang dilakukan oleh Taliban membuktikan bahwa kelompok itu terus memilih perang.

"Taliban harus menyadari bahwa perdamaian negara dan perdamaian sejati hanya dapat dibangun jika mereka mengejar pemerintahan yang inklusif dan partisipatif di Afghanistan," pungkasnya.