Berita

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Cak Imin Minta Nadiem Makarim Percepat Selesaikan 3 Juta Warga Buta Aksara

SELASA, 07 SEPTEMBER 2021 | 14:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hampir tiga juta penduduk Indonesia saat ini masih buta aksara, dan sebagian wilayah Indonesia memiliki persentase buta aksara di atas rata-rata nasional.

Beberapa daerah itu antara lain: Papua (22,03 persen), Nusa Tenggara Barat (7,52 persen), Sulawesi Barat (4,46 persen), Nusa Tenggara Timur (4,24 persen), Kalimantan Barat (3,54 persen), Jawa Timur (3,21 persen), Sulawesi Tenggara (2,47 persen), Jawa Tengah (2,03 persen), dan Papua Barat (1,77 persen).

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berkomitmen melakukan percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu capaian angka melek aksara untuk usia 15-59 tahun di atas 98 persen.


"Saya menyampaikan selamat Hari Aksara Internasional 8 September. Saya juga mendorong Kemendikbudristek segera memperbaiki strategi dan sistem pembelajaran, termasuk literasi, serta berupaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya literasi sejak dini agar kesetaraan akses pendidikan semakin terjangkau,” ujar pria yang karib disapa Cak Imin, Selasa (7/9).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berupaya memberantas buta aksara di Indonesia.

Caranya, dengan meningkatkan literasi yang difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sebab daerah tersebut sulit dijangkau, terutama di masa pandemi Covid-19.

"Kemendikbudristek harus mengoptimalkan program pendidikan keaksaraan, yaitu program pendidikan dasar yang bertujuan untuk mengubah buta aksara menjadi melek aksara,” imbuhnya.

Selain itu, program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha dan mencari informasi lewat koran atau buku yang bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Termasuk, Program Multikeaksaraan yang berorientasi pada profesi, keahlian dan pekerjaan, budaya, sosial dan politik, kesehatan dan olahraga, dan pengetahuan teknologi.

"Kemendikbudristek harus berkomitmen melakukan penuntasan buta aksara dengan membuka dan memperluas peluang bagi masyarakat untuk bisa menempuh pendidikan kesetaraan, seperti Paket A (Sekolah Dasar/SD) Paket B (Sekolah Menengah Pertama/SMP), atau Paket C (Sekolah Menengah Atas/SMA),” ujarnya.

Pihaknya juga mendorong Kemendikbudristek melalui Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) untuk berupaya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan hak pendidikan sejak dini, mengingat pengenalan aksara, seperti huruf dan angka, sangat penting dan bermanfaat dalam melakukan komunikasi di kegiatan atau aktivitas sehari-hari.

"Menurut saya Kemendikbudristek perlu bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata jumlah anak-anak di seluruh Indonesia sehingga dapat disinkronisasikan dengan jumlah anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di bangku sekolah," katanya.

Selain itu, juga melakukan pemutakhiran data buta aksara agar valid dan sesuai dengan kondisi riil. Dengan demikian, upaya untuk mencapai jumlah melek aksara yang sesuai target dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

"Kemendikbudristek harus meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran keaksaraan dengan fokus utama pada daerah yang memiliki persentase buta aksara yang masih tinggi," saran Cak Muhaimin.

Cak Imin juga mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang meluncurkan perpustakaan digital bertajuk “Ruang Buku Kominfo”.

Dalam bacaan Cak Imin, perpustakaan digital itu dapat digunanan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia, sebab pentingnya menanamkan minat baca sejak dini agar mengurangi jumlah masyarakat buta aksara di masa mendatang.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya