Tiba di Qatar, Menlu AS Antony Blinken Tidak Berencana Bertemu Perwakilan Taliban

Dua pejabat tinggi AS, Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin tiba di Doha, pada Senin sore (6/9) waktu setempat. Kedatangan keduanya untuk melakukan dialog khusus membahas krisis Afghanistan bersama para petinggi Qatar.  

Departemen Luar Negeri mengatakan, salah satu yang akan dibahas dalam pertemuan bersama Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani adalah mengenai rencana pembangunan dan pembukaan kembali bandara Kabul yang akan diupayakan oleh Qatar dan Turki untuk menerbangkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan dan untuk mengevakuasi warga Afghanistan yang tersisa.

"Kami berterima kasih atas kerjasama erat Qatar di Afghanistan," kata Departemen Luar Negeri menjelang kedatangan Blinken di Doha, seperti dikutip dari AFP, Selasa (7/9).

Tim Blinken juga memuji dukungan Doha dalam memfasilitasi transit warga AS, personel kedutaan Kabul, warga Afghanistan yang berisiko, dan pengungsi lainnya dari Afghanistan melalui Qatar.

Qatar, yang menjadi tuan rumah pangkalan udara utama AS, telah menjadi pintu gerbang bagi 55.000 orang yang diterbangkan keluar dari Afghanistan, hampir setengah dari jumlah total yang dievakuasi oleh pasukan pimpinan AS setelah pengambilalihan kilat oleh Taliban.

Di Qatar, Blinken juga akan bertemu dengan diplomat AS, setelah Washington memindahkan kedutaan besarnya di Kabul ke Doha, bersama dengan sejumlah sekutu termasuk Inggris dan Belanda.

Tidak ada rencana Blinken dan Austin untuk bertemu perwakilan Taliban selama kunjungannya di Doha.

Meskipun demikian, pejabat Departemen Luar Negeri Dean Thompson mengatakan Washington akan terus terlibat dengan kelompok Islam itu untuk memastikan pesan AS tersampaikan dengan jelas kepada mereka.

Setelah Doha, Blinken pada Rabu (7/9) akan menuju pangkalan udara AS di Ramstein di Jerman, rumah sementara bagi ribuan warga Afghanistan yang pindah ke Amerika Serikat.

Di sana Blinken akan mengadakan pertemuan tingkat menteri virtual 20 negara tentang krisis bersama Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas.