Berita

Pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing/Net

Dunia

Junta Myanmar Setuju Gencatan Senjata, ASEAN Siap Distribusikan Bantuan Kemanusiaan

SENIN, 06 SEPTEMBER 2021 | 14:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Junta militer Myanmar telah menyetujui seruan ASEAN untuk melakukan gencatan senjata hingga akhir tahun ini untuk menjamin keamanan distribusi bantuan kemanusiaan.

Lewat pertemuan virtual dengan Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwin pada Minggu (5/9), Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Erywan Yusof mengusulkan gencatan senjata.

"Ini bukan gencatan senjata politik. Ini adalah gencatan senjata untuk memastikan keselamatan, (dan) keamanan pekerja kemanusiaan dalam upay mereka mendistribusikan bantuan dengan aman," kata Erywan, seperti dikutip Reuters.


Erywan juga telah menyampaikan proposalnya secara tidak langsung kepada partai-partai yang menentang kekuasaan militer.

"Mereka tidak memiliki perbedaan pendapat dengan apa yang saya katakan, sehubungan dengan gencatan senjata," tambahnya.

Dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada Sabtu (4/9), Erywan mengatakan dia masih bernegosiasi dengan militer mengenai persyaratan kunjungan yang dia harapkan sebelum akhir Oktober.

Ia juga mengatakan pihaknya mengupayakan akses untuk bertemu dengan pemimpin sipil yang terguling, Aung San Suu Kyi.

"Yang kami serukan saat ini adalah agar semua pihak menghentikan kekerasan, terutama yang berkaitan dengan distribusi bantuan kemanusiaan," ucap Erywan.

Menurutnya, negara-negara ASEAN dan mitra dialog telah menjanjikan bantuan sebesar 8 juta dolar AS untuk Myanmar.

Myanmar jatuh ke dalam krisis sejak militer melakukan kudeta pada Februari lalu. Militer berdalih kudeta dilakukan lantaran pemilu yang digelar tahun lalu penuh kecurangan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya