Berita

Ketua Prodi Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Machmudi/Repro

Dunia

Pengamat: Amerika akan Melihat Siapa yang Lebih Dulu Mengakui Kedaulatan Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 15:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Indonesia harus menunggu perkembangan di Afghanistan setelah dikuasai oleh Taliban pada pertengahan Agustus lalu. Dengan perkembangan geopolitik saat ini, rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan China di kawasan juga sangat besar.

Ketua Prodi Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Machmudi memperingatkan, AS tampaknya akan menilai langkah negara-negara terhadap perkembangan di Afghanistan, termasuk mereka yang pertama mengakui rezim Taliban.

"Dalam hal ini, Amerika juga akan melihat, siapa nih yang lebih dulu mengakui kedaulatan Afghanistan di bawah Taliban? Bisa saja nanti Rusia dulu, China, diikuti Iran, Qatar, atau negara-negara lain. Indonesia paling tidak jangan di awal... paling mungkin setelah Pakistan atau negara-negara lain," kata Yon dalam diskusi Obrolan Hati Pena pada Minggu sore (5/9).


Yon menjelaskan, langkah ini menjadi penting untuk memposisikan diri lantaran AS akan menganggap mereka yang memberikan pengakuan lebih dulu terhadap rezim Taliban telah mencondongkan diri ke China, Rusia, dan Iran.

Meski begitu, ia juga menganjurkan agar pemerintah tetap melakukan diplomasi yang kuat. Bahkan pemerintah Indonesia perlu memberikan tawaran bantuan rekonstruksi, penguatan demokrasi, dengan upaya mempromosikan Islam moderat selama masa transisi di Afghanistan.

Dalam hal ini, pendekatan yang perlu diambil oleh Indonesia bukan pendekatan ideologi, merupakan pendekatan penuh kompromi, empati, dan tidak menunjukkan resistensi.

"Indonesia harus mendekat dalam aspek masa transisi berjalan baik dan membantu penguatan kapasitas negara (Afghanistan) yang lebih demokratis dengan memperkuat Islam yang moderat," jelasnya.

"Akses yang sudah ada dari zamannya Pak JK (Jusuf Kalla), Bu Menlu harus terus dilakukan," imbuhnya.

Diskusi bertajuk "Tata Dunia di Era Pandemi: Paradigma Geopolitik & Diplomasi Internasional" itu juga menghadirkan Direktur Eksekutif Global Future Institute, Dr. Hendrajit sebagai narasumber.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya