Berita

Puluhan wanita Afghanistan menggelar aksi unjuk rasa di kota Herat pada Kamis (2/9). Mereka menyuarakan hak mereka meski kini Afghanistan berada di bawah kendali kelompok militan Taliban/AFP

Dunia

Puluhan Wanita Afghanistan Turun ke Jalan: Kami Siap Pakai Burqa Jika Anak Perempuan Diizinkan Sekolah

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 23:57 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Puluhan wanita Afghanistan menggelar aksi unjuk rasa di kota Herat pada Kamis (2/9). Mereka menyuarakan hak mereka meski kini Afghanistan berada di bawah kendali kelompok militan Taliban.

"Ini adalah hak kami untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan keamanan," teriak pengunjuk rasa yang terdiri dari sekitar 50 wanita itu, sambil melambaikan plakat di jalan-jalan di kota Herat.

Para pengunjuk rasa wanita itu bahkan mengatakan bahwa mereka bersedia menerima burqa jika anak perempuan mereka masih bisa bersekolah di bawah pemerintahan Taliban.


Hal ini mereka suarakan bukan tanpa alasan. Selama masa kekuasaan pertama Taliban, sebelum digulingkan oleh invasi pimpinan Amerika Serikat pada tahun 2001, wanita dan anak perempuan sangat dibatasi ruang geraknya, termasuk dalam mendapatkan pendidikan dan melakukan pekerjaan.

Bukan hanya itu, pada masa tersebut, Burqa juga menjadi sesuatu hal yang wajib digunakan oleh wanita di depan umum. Mereka juga tidak diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa pendamping pria, apalagi untuk melalukan aksi unjuk rasa jalanan. Itu adalah pemandangan yang tidak terlihat di masa pemerinntahan Taliban di masa lalu.

"Kami di sini untuk meminta hak kami," kata seorang pengunjuk rarsa wanita bernama Fereshta Taheri, kepada AFP.

"Kami bahkan siap mengenakan burqa jika mereka memberi tahu kami, tetapi kami ingin para wanita pergi ke sekolah dan bekerja," sambung Taheri yang merupakan seorang fotografer dan seniman itu.

Takut Akan Ketidakpastian

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di tengah ketidakpastian akan masa depan hak wanita di Afghanistan usai Taliban merebut kekuasaan pertengahan Agustus lalu.

Taliban yang sedang bersiap membentuk pemerintahan baru telah berjanji bahwa mereka akan membawa kepemimpinan yang inklusif. Namun banyak pihak yang ragu bahwa mereka akan memberikan porsi bagi wanita di pos penting pemerintahan.

"Kami mengikuti berita, dan kami tidak melihat ada wanita dalam pertemuan dan pertemuan Taliban," kata pengunjuk rasa di Herat lainnya, Mariam Ebram.

Bukan hanya itu, Taliban juga berjanji akan mengizinkan wanita untuk bersekolah dan bekerja. tetapi dalam batasan hukum Islam yang mereka implementasikan.

"Pembicaraan sedang berlangsung untuk membentuk pemerintahan, tetapi mereka tidak berbicara tentang partisipasi wanita," kata penyelenggara unjuk rasa itu, Basira Taheri.

"Kami ingin menjadi bagian dari pemerintah, tidak ada pemerintahan yang dapat dibentuk tanpa wanita. Kami ingin Taliban mengadakan konsultasi dengan kami," sambungnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya