Berita

Senator Jakarta, Fahira Idris/Ist

Politik

PTM Terbatas Dimulai, Senator Jakarta Minta Percepat Vaksinasi Pelajar dan Guru

SENIN, 30 AGUSTUS 2021 | 19:13 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah telah memutuskan daerah yang berstatus PPKM Level 1 hingga 3 menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Provinsi DKI Jakarta bahkan sudah memulainya di 610 sekolah per hari ini, Senin (30/8).

Meskipun tingkat vaksinasi pelajar bukan syarat untuk PTM terbatas, idealnya semua daerah yang sudah dan akan menggelar PTM terbatas melakukan berbagai langkah percepatan vaksinasi bagi pelajar usia 12 tahun ke atas.

Selain itu, vaksinasi guru yang sudah berjalan harus segera dirampungkan. Kedua hal ini penting agar PTM terbatas bisa digelar secara berkesinambungan seiring dengan penurunan level PPKM di berbagai daerah.


Disampaikan anggota DPD RI, Fahira Idris, dengan dimulainya PTM terbatas di daerah-daerah PPKM Level 1, 2, dan 3 percepatan vaksinasi bagi pelajar yang sudah berusia 12 tahun ke atas, idealnya menjadi fokus semua kepala daerah.

Di sisi lain, Pemerintah lewat Kemenkes diharapkan menjaga ketersediaan dan pemerataan vaksin khusus buat pelajar 12 tahun ke atas, sesuai rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu vaksin Sinovac.

“Jadi para gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah lebih intensif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar stok vaksin untuk usia 12 hingga 17 bisa ditambah di daerahnya masing-masing," ujar Fahira Idris dalam keterangannya, Senin (30/8).

Bupati dan walikota, lanjut Fahira, jika menerima vaksin Sinovac langsung diprioritaskan buat pelajar lebih dahulu. Kemudian perbanyak pos-pos vaksinasi yang memudahkan pelajar bisa segera divaksinasi, tentunya dengan persetujuan orangtua.

"Saat ini, cakupan vaksinasi pelajar di daerah-daerah masih sangat variatif. Ada yang yang cakupannya cukup tinggi misalnya Jakarta yang sudah di atas 90 persen, tetapi ada juga daerah yang cakupan vaksinasi masih 30 persen. Oleh karena itu, sekali lagi, saat ini percepatan vaksinasi bagi pelajar perlu jadi fokus kepala daerah,” tegasnya.

Selain vaksinasi pelajar, vaksinasi bagi guru sebagai syarat wajib apabila sekolah ingin memulai PTM terbatas juga harus dikebut agar segera diselesaikan.

Sejak dimulainya program vaksinasi nasional, guru telah menjadi salah satu target atau kelompok daftar prioritas vaksin tahap kedua setelah tenaga kesehatan. Tetapi hingga saat ini cakupan vaksinasi guru secara nasional baru sekitar 50 persen.

Sama seperti vaksinasi pada pelajar, cakupan vaksinasi guru juga sangat variatif, ada daerah yang cakupannya sudah tinggi ada juga yang masih minim.

“Karena PTM terbatas ini sudah akan mulai digelar, segala upaya harus dilakukan untuk menutup celah penularan. Untuk itu, asesmen PTM terbatas di masa pandemi ini harus benar-benar rinci disusun dan dilaksanakan," ujar Fahira.

"Selain kesiapan guru, sarana prasarana penunjang protokol kesehatan, edukasi kepada siswa, pengaturan jam belajar, cakupan vaksinasi juga menjadi upaya penting untuk mencegah potensi penularan,” pungkas Senator Jakarta ini.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya