Berita

Perusahaan konstruksi tenaga listrik terkemuka di dunia, PowerChina/Net

Dunia

Analis Beijing: Infrastruktur dan Listrik, Sasaran China di Afghanistan Setelah Kondisi Pulih

JUMAT, 27 AGUSTUS 2021 | 14:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Proses rekonstruksi Afghanistan saat ini menjadi fokus utama perhatian global, setelah Taliban mengambil alih kendali pemerintahan menyusul kepergian AS dari negara itu setelah dua dekade.

Bagi negara yang dilanda perang, tugas yang paling mendesak, selain memulihkan ketertiban dan stabilitas, adalah mulai membangun infrastruktur. Mulai listrik yang padam, hingga jalan dan jembatan yang rusak.

Mempertimbangkan semua ketidakpastian dan kesulitan yang dihadapi Afghanistan, China nampaknya muncul sebagai mitra yang dapat membantu upaya rekonstruksi negara di masa mendatang. Setidaknya begitu menurut para analis di Beijing.


Para analis mencatat, kemampuan China untuk menjaga netralitas politik, koordinasi yang erat dengan pihak-pihak terkait dan mengamankan sumber pendanaan yang beragam akan membantu mengurangi risiko yang tidak dapat dilakukan banyak negara.

Koordinasi erat China dan juga kepentingan bersama dengan Rusia juga akan memainkan peran utama dalam upaya pembangunan kembali potensial di Afghanistan, kata mereka.

China dan Rusia ada di antara negara-negara yang menginginkan perdamaian dan pembangunan di Afghanistan, bahkan ketika AS dan beberapa negara Barat lainnya terus berusaha untuk melemahkannya.

Juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin mengatakan pada konferensi pers reguler Rabu (25/8), bahwa China siap untuk terus mengembangkan hubungan baik-tetangga, persahabatan, dan kerjasama dengan Afghanistan dan memainkan peran konstruktif dalam perdamaian dan rekonstruksi Afghanistan.

Selain rekonstruksi infrastruktur, masalah mendesak lainnya yang harus ditangani oleh Afghanistan dan Taliban segera setelah situasi stabil adalah kekurangan listrik.

Perusahaan listrik Afganistan, Da Afganistan Breshna Sherkat, mengatakan dalam pernyataannya bahwa hanya 35 persen penduduk yang memiliki akses listrik. Itu pun dengan 70 persen listrik diimpor. Menurut para analis Beijing itu adalah cerminan langsung dari kegagalan pendudukan AS.

Persoalan listrik ini juga akan menjadi area di mana China akan menjadi mitra terbaik.

Seorang karyawan Power Construction Corporation of China (PowerChina) mengatakan kepada media corong pemerintah Global Times, bahwa meskipun mereka tidak memiliki proyek di Afghanistan saat ini, ada kemungkinan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek masa depan, terutama yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga air dan tenaga sektor panas.

Sebagai perusahaan konstruksi tenaga listrik terkemuka di dunia, PowerChina memiliki proyek di banyak negara dan wilayah termasuk di negara-negara tetangga seperti Pakistan di bawah Inisiatif Belt and Road, termasuk proyek perluasan kelima Tarbela, pembangkit listrik tenaga air terbesar di Pakistan, yang telah menciptakan lebih dari 3.000 pekerjaan.

"Contoh seperti itu bisa diadaptasi di Afghanistan," kata orang tersebut.

Bidang lainnya adalah pertanian.

Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan kekurangan pangan akut yang dihadapi negara itu, kerja sama pertanian dikatakan menjadi bidang penting lainnya untuk kerja sama antara China dan Afghanistan.

Ekonomi Afghanistan belum membuat banyak kemajuan selama 20 tahun terakhir di bawah pemerintahan yang dikendalikan AS, dan pertanian sebagian besar ditinggalkan, yang berarti sepertiga dari makanannya diimpor. Sementara produksi opium di Afghanistan adalah 6.300 ton pada tahun 2020, menyumbang sekitar 85 persen dari pasokan dunia.

"China adalah negara agraris terbesar di dunia, mampu memberi makan 1,4 miliar orang, sebuah pencapaian ajaib dalam sejarah manusia, sehingga dapat berperan dalam membantu Afghanistan dengan keahlian dan teknologi untuk irigasi dan penanaman. Itu akan memungkinkan Afghanistan memanfaatkan sebaik-baiknya tanah mereka yang tidak digarap," kata orang dalam industri.

Namun, sebelum kerjasama ini dapat berjalan, masih terdapat banyak tantangan seperti ketidakpastian politik dan keamanan, kebijakan dan rencana yang tidak jelas, serta kurangnya pendanaan untuk proyek-proyek besar tersebut.

Kurangnya dana mungkin akan bertahan bahkan setelah situasi politik stabil. AS telah menyita aset AS di Afghanistan dan sedang dalam diskusi untuk menjatuhkan sanksi.

Bank Dunia juga telah menghentikan pendanaan untuk proyek-proyek di Afghanistan setelah Taliban menguasai negara itu, sebuah langkah yang dilakukan hanya beberapa hari setelah Dana Moneter Internasional menangguhkan pembayaran ke Afghanistan.

Taliban perlu mengatasi banyak dari risiko dan tantangan ini, terutama stabilitas dan keamanan politik, segera sebelum berusaha membangun kembali negara itu.

"Meskipun rezim berubah, situasi politik masih tidak stabil, dan beberapa pasukan pemberontak dan panglima perang belum sepenuhnya diselesaikan, jadi China perlu menunggu dan melihat apakah ia dapat berpartisipasi dalam pembangunan," kata Liu Zongyi, sekretaris jenderal dari Pusat Penelitian untuk Kerjasama China-Asia Selatan di Institut Shanghai untuk Studi Internasional.

Para ahli mengatakan ada potensi besar untuk kerjasama dalam membangun kembali Afghanistan, dan China, dengan teknologi canggih dan kekuatan ekonominya, jelas merupakan pemain utama dalam pembangunan Afghanistan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya