Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto/Repro

Politik

Ini Kata Menko Airlangga Pada Dubes Manoj Kumar Bharti Soal Pembatasan Perjalanan India

RABU, 25 AGUSTUS 2021 | 18:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pembatasan perjalanan warga negara India yang ingin berpergian ke Indonesia diharap pemerintah India bisa dicabut pemerintah Indonesia.

Permintaan itu disampaikan Duta Besar India untuk Indonesia, Manoj Kumar Bharti, dalam kesempatan pemberian bantuan kemanusiaan gelombang kedua dari India untuk Indonesia pada Selasa (24/8).

Pembatasan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) 27/2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.


Dubes Bharti mengatakan, sudah waktunya pembatasan itu dicabut pemerintah Indonesia mengingat kondisi kesehatan di India sudah semakin membaik.

Ditanya soal permintaan pemerintah India itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut hubungan Indonesia dan India sangat baik. Kedua negara bahkan saling bertukar bantuan dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kalau bantuan kita juga mengirim bantuan, jadi sesuai dengan perkembangan masing-masing negara," ujar Airlangg saat ditemui di One Bellpark Mall, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (25/8).

Hanya saja, Airlangga menyatakan bahwa permintaan India masih perlu dikaji lebih dalam. Untuk saat ini, pemerintah masih belum mengubah aturan pembatasan perjalanan dari luar negeri.

"Seluruhnya dikaji, tapi kita tetap memberlakukan seperti yang sekarang berlaku," pungkas Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya