Berita

Ketua KPK, Firli Bahuri/Ist

Hukum

Prof Romli Atmasasmita: Pencegahan KPK Era Firli Bahuri Berhasil Selamatkan Kerugian Negara

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 14:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pola pikir kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri dianggap sudah tepat dan sesuai dengan UU 19/2019 tentang KPK dengan menjalankan fungsi pencegahan, termasuk pencegahan terjadinya korupsi di skala nasional.

Hal itu diyakini Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran, Prof. Romli Atmasasmita yang menilai bahwa Firli Bahuri Cs telah merubah mindset kinerja KPK menjadi lebih baik. Sebab, telah berhasil menyelamatkan kerugian negara yang nilainya lebih besar dibandingkan penindakan.

Dalam UU KPK yang baru kata Prof Romli, KPK fungsi utamanya adalah pencegahan, bukan penindakan semata-mata.


Ia memandang langkah Firli menghubungi semua menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo langkah yang tepat. Dengan komunikasi itu, kemudian kolaborasi pencegahan tindak pidana rasuah bisa dilakukan.

"Kerjasama dengan KPK untuk menceritakan proyek-proyek apa saja yang sedang dikerjakan. Kemudian dia harus melaporkan berapa kuota impor gula beras dan sebagainya. Dari situlah KPK melakukan penghitungan dengan audit, kira-kira berapa anggaran yang harus dikeluarkan negara, dan berapa sebetulnya dari anggaran itu yang tidak perlu," ujar Prof Romli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/8).

Kerjasama itu kata Prof Romli, sudah semakin terlihat pada saat Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan laporan kepada KPK soal data penerima Bansos.

Di mana, Mensos Risma menindaklanjuti laporan atau temuan KPK terkait adanya permasalahan data penerima manfaat.

"Itu salah satu cara KPK sekarang. Beda dengan yang dulu, dulu ditunggu sampai kejadian, udah kejadian baru diambil (ditangkap). Tapi ternyata setelah kejadian ini kerja KPK yang dulu, itu uangnya tidak terselamatkan. Walaupun diselamatkan tidak sampai setengahnya walaupun pakai Pasal 2 dan 3," kata Prof Romli.

Prof Romli pun melihat mindset (pola pikir) yang diubah oleh Firli selaku Ketua KPK sudah sesuai dengan amanat UU KPK yang baru.

"Jadi ternyata pencegahan itu lebih baik dari penindakan. Dari sudut mana? Dari sudut pengembalian kerugian negara," kata Prof Romli.

Akan tetapi kata Prof Romli, ketika upaya pencegahan sudah dilakukan tetapi masih adanya oknum-oknum di Kementerian/lembaga yang bandel, barulah KPK bertindak dengan penindakan. Contohnya seperti mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

"Kalau udah bandel dikasih tahu baru ditindak. Seperti kasus Juliari," terang Prof Romli.

Saat disinggung soal impor pangan, Prof Romli meyakini Kementerian/Lembaga sudah dikawal oleh KPK agar tidak terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi.

"Dengan mencegah berarti kan tidak akan terjadi kerugian negara. Kalau memang sudah dikasih tau bandel, ya kaya Juliari Mensos. Ya iya (pencegahan harus digencarkan), KPK sekarang kerjanya bukan pro justicia penyelidikan, tapi ikut duduk di sana sebagai partner, kementerian/lembaga partner kerja. Jadi penasihatnya lah. Kan lebih bagus," pungkas Prof Romli.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya