Berita

Para pejuang Taliban/Net

Dunia

G7 Dilema, Antara Memberi Pengakuan atau Sanksi untuk Taliban

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 12:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kelompok tujuh negara maju, G7, akhirnya bertemu untuk membahas perkembangan situasi di Afghanistan, setelah Taliban berhasil merebut kekuasaan.

Para pemimpin kelompok yang berisi Amerika Serikat (AS), Inggris, Jepang, Italia, Prancis, Jerman, dan Kanada ini dijadwalkan bertemu secara virtual pada Selasa (24/8). Pertemuan juga akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, seperti dilaporkan Reuters.

Pertemuan itu akan difokuskan pada keputusan apakah mereka akan mengakui secara resmi rezim Taliban atau sebaliknya, memberikan sanksi untuk kelompok itu.


"Para pemimpin G7 akan setuju berkoordinasi mengenai apakah atau kapan mengakui Taliban. Mereka (juga) akan berkomitmen untuk terus bekerjasama secara erat," ujar seorang diplomat Eropa.

Para pemimin G7 diperkirakan akan menggunakan pernyataan bersama untuk mendorong Taliban mematuhi janji dan menghormati hak-hak perempuan serta hubungan internasional.

Dutabesar Inggris untuk AS Karen Piere mengatakan, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menekankan pendekatan terpadu selama pertemuan G7.

"Kami ingin memulai proses pengembangan rencana yang jelas, sehingga kami semua dapat menangani rezim baru Afghanistan dengan cara yang terpadu dan terpadu. Kami akan menilai rezim baru dengan tindakan, bukan kata-kata," kata Pierce.

Pengakuan adalah tindakan politik yang diambil oleh negara-negara berdaulat dengan konsekuensi penting, termasuk memungkinkan akses Taliban ke bantuan asing yang diandalkan oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya.

Mantan Wakil Kepala Misi di Kedutaan AS di Kabul, Annie Pforzheimer mengatakan, pengakuan merupakan salah satu pengaruh terpenting.

"Ini akan jauh lebih kuat jika dikoordinasikan dengan baik untuk memastikan bahwa pemerintahan baru inklusif dan mengakui komitmen terhadap hak asasi manusia Afghanistan," jelasnya.

Berdasarkan perjanjian antara AS dan Taliban pada Februari 2020, Washington secara eksplisit menyatakan bahwa Taliban tidak diakui oleh AS sebagai sebuah negara.

Sementara itu, keputusan AS untuk terburu-buru menarik pasukannya hingga memicu jatuhnya Kabul pada 15 Agustus dan skema evakuasi yang kacau di Afghanistan telah memicu kritik dari sekutu.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya