Berita

Para pejuang Taliban/Net

Dunia

G7 Dilema, Antara Memberi Pengakuan atau Sanksi untuk Taliban

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 12:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kelompok tujuh negara maju, G7, akhirnya bertemu untuk membahas perkembangan situasi di Afghanistan, setelah Taliban berhasil merebut kekuasaan.

Para pemimpin kelompok yang berisi Amerika Serikat (AS), Inggris, Jepang, Italia, Prancis, Jerman, dan Kanada ini dijadwalkan bertemu secara virtual pada Selasa (24/8). Pertemuan juga akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, seperti dilaporkan Reuters.

Pertemuan itu akan difokuskan pada keputusan apakah mereka akan mengakui secara resmi rezim Taliban atau sebaliknya, memberikan sanksi untuk kelompok itu.

"Para pemimpin G7 akan setuju berkoordinasi mengenai apakah atau kapan mengakui Taliban. Mereka (juga) akan berkomitmen untuk terus bekerjasama secara erat," ujar seorang diplomat Eropa.

Para pemimin G7 diperkirakan akan menggunakan pernyataan bersama untuk mendorong Taliban mematuhi janji dan menghormati hak-hak perempuan serta hubungan internasional.

Dutabesar Inggris untuk AS Karen Piere mengatakan, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menekankan pendekatan terpadu selama pertemuan G7.

"Kami ingin memulai proses pengembangan rencana yang jelas, sehingga kami semua dapat menangani rezim baru Afghanistan dengan cara yang terpadu dan terpadu. Kami akan menilai rezim baru dengan tindakan, bukan kata-kata," kata Pierce.

Pengakuan adalah tindakan politik yang diambil oleh negara-negara berdaulat dengan konsekuensi penting, termasuk memungkinkan akses Taliban ke bantuan asing yang diandalkan oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya.

Mantan Wakil Kepala Misi di Kedutaan AS di Kabul, Annie Pforzheimer mengatakan, pengakuan merupakan salah satu pengaruh terpenting.

"Ini akan jauh lebih kuat jika dikoordinasikan dengan baik untuk memastikan bahwa pemerintahan baru inklusif dan mengakui komitmen terhadap hak asasi manusia Afghanistan," jelasnya.

Berdasarkan perjanjian antara AS dan Taliban pada Februari 2020, Washington secara eksplisit menyatakan bahwa Taliban tidak diakui oleh AS sebagai sebuah negara.

Sementara itu, keputusan AS untuk terburu-buru menarik pasukannya hingga memicu jatuhnya Kabul pada 15 Agustus dan skema evakuasi yang kacau di Afghanistan telah memicu kritik dari sekutu.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

UPDATE

Menag Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:05

Baru Kantongi 100 Ribu KTP, Noer Fajriensyah Ngebet Maju Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:02

Politikus Perempuan di DPR Diprediksi Bertambah 10 Orang

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:29

PDIP Tancap Gas Godok Nama-Nama Calon di Pilkada 2024

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:26

Pemprov DKI Tak Serius Sediakan TPU di Kepulauan Seribu

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:00

Subholding Pelindo Siap Kelola Area Pengembangan I Bali Maritime Tourism Hub

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:40

Ridwan Kamil-Bima Arya Berpeluang Dipromosikan 3 Parpol Besar di Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:32

DPRD DKI Terus Dorong Program Sekolah Gratis Direalisasikan

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:24

Buku "Peta Jalan Petani Cerdas" Panduan Petani Sukses Dunia Akhirat

Senin, 06 Mei 2024 | 23:59

Popularitas Jokowi dan Gibran Tetap Tinggi Tanpa PDIP

Senin, 06 Mei 2024 | 23:11

Selengkapnya