Berita

Presiden Tunisia Kais Saied/Net

Dunia

Belum Temukan Perdana Menteri Baru, Presiden Tunisia Perpanjang Penangguhan Parlemen

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 09:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Tunisia Kais Saied memutuskan untuk memperpanjang penangguhan parlemen sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Keterangan itu disampaikan kantor kepresidenan pada Senin (23/8). Dalan keterangannya, mereka juga mengatakan Saied akan memperpanjang penangguhan kekebalan anggota parlemen.

"Presiden akan memberikan pidato kenegaraannya dalam beberapa hari mendatang," kata pernyataan tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut, seperti dikutip dari AFP, Selasa (24/8).


Keputusan penangguhan Parlemen dilakukan setelah Saied pada bulan lalu memberhentikan perdana menterinya dan mengambil alih otoritas eksekutif dengan alasan bahwa kekuasaan tersebut diberikan oleh konstitusi. Sebuah langkah yang dicap oleh lawan-lawannya sebagai kudeta. Sejak itu dia belum menemukan pengganti perdana menteri baru.

Saied mengatakan intervensinya diperlukan untuk menyelamatkan negara dari kehancuran.  

Pihak berwenang sejak itu menempatkan beberapa pejabat, termasuk mantan menteri, di bawah tahanan rumah dan mencegah politisi dan pengusaha bepergian.

Meski dicap sebagai kudeta oleh lawan-lawan politiknya, keputusan Saied tampaknya mendapat dukungan rakyat luas di Tunisia, di mana bertahun-tahun dilanda misgovernance, korupsi dan kelumpuhan politik telah diperparah oleh lonjakan mematikan dalam kasus Covid-19.

Namun demikian, langkah presiden telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa warga Tunisia tentang masa depan sistem demokrasi yang diadopsi negara itu setelah revolusi 2011 yang memicu Arab Spring.

Saied terpilih dengan telak pada 2019 bersumpah untuk melawan korupsi.

Tunisia, yang dipuji sebagai kisah sukses demokrasi yang langka di Timur Tengah dan Afrika Utara, terperosok dalam krisis politik yang diperparah oleh kesengsaraan ekonomi yang mengerikan dan pandemi Covid-19.

Beberapa politisi, pengusaha dan hakim, serta anggota parlemen, yang kehilangan kekebalan mereka setelah Saied menangguhkan badan legislatif, mengatakan bahwa mereka dilarang bepergian ke luar negeri atau dimasukkan ke dalam tahanan rumah tanpa peringatan sebelumnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya