Berita

Abdul Qahar Balkhi dari Komisi Kebudayaan Taliban melkukan wawancara resmi perdana dengan media/Al Jazeera

Dunia

Pejabat Top Taliban: Rencana Awal Kami Bukan Merebut Kekuasaan, Tetapi Mencari Solusi Politik

SENIN, 23 AGUSTUS 2021 | 19:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Afghanistan tengah menjadi sorotan publik dunia, terutama sejak kelompok militan Taliban merebut ibukota dan mendepak pemerintah sah di bawah kepemimpinan Presiden Ashraf Ghani pada 15 Agustus lalu.

Sejak saat itu, kekacauan tidak terhindarkan di negara yang masih berjuang menemukan kata "damai" itu. Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul pun dipadati ribuan orang yang berusaha mencari bantuan dan evakuasi asing agar bisa melarikan diri negara tersebut.

Dinamika perkembangan keamanan dan politik sejak Taliban berkuasa kembali di negara itu pun masih terus berkembang. Tidak sedikit negara yang telah mengeluarkan kecaman atau memojokkan Taliban atas kekacauan yang terjadi di Afghanistan saat ini.


Meski begitu, bagaimana sebenarnya sudut pandang Taliban mengenai situasi yang terjadi di Afghanistan saat ini? Apakah kondisi ini adalah hal yang mereka inginkan, atau justu sebaliknya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada satu wawancara menarik yang berhasil dilakukan oleh Al Jazeera dengan salah seorang tokoh berpengaruh di Taliban baru-baru ini. Dia adalah Abdul Qahar Balkhi dari Komisi Kebudayaan Taliban. Ini adalah kali pertama Balkhi muncul dalam wawancara resmi sejak kelompok tersebut merebut kekuasan di Afghanistan.

Meski begitu, ini bukan kali pertama wajahnya muncul di media. Balkhi pertama kali menunjukkan wajahnya kepada publik pada Selasa pekan lalu (17/8), tepatnya ketika Taliban melakukan konferensi pers perdana. Balkhi pada saat itu menerjemahkan untuk juru bicara Zabihullah Mujahid.

Dalam wawancara terbaru dengan Al Jazeera yang dipublikasikan akhir pekan kemarin, Balkhi menjawab sejumlah aspek yang dipertanyakan publik terkait dengan perebutan kekuasaan oleh Taliban.

Dia menuturkan, para pemimpin Taliban ingin bergerak maju dan berharap para pemangku kepentingan, baik di tingkat domestik maupun internasional, dapat bekerjasama untuk kepentingan bersama.

Balkhi menambahkan, saat ini Taliban sedang melangsungkan konsultasi untuk menentukan formasi pemerintah.

"Konsultasi sedang berlangsung, dan tentu saja ini akan menjadi sistem yang inklusif," kata Balkhi.

"Pembicaraan termasuk apakah ibu kota akan tetap di Kabul atau pindah ke (tempat kelahiran Taliban) Kandahar," sambungnya.


Pada waktu yang bersamaan, Taliban juga tetap menjalin komunikasi dan pembicaraan dengan Amerika Serikat terkait dengan pengaturan keamanan di Afghanistan.

"Pos pemeriksaan luar berada dalam kendali kami, dan di dalam berada di bawah kendali pasukan Amerika Serikat, dan kami terus-menerus berhubungan satu sama lain," papar Balkhi.

Akan tetapi, dia menyayangkan bahwa situasi yang berkembang saat ini menciptakan jurang kepercayaan yang semakin dalam mantara warga Afghanistan dengan Taliban. Kondisi itu terlihat dari banyaknya warga Afghanistan yang berbondong-bondong ke bandara dan mencari cara agar bisa dievakuasi.

"Sangat disayangkan orang-orang bergegas ke bandara seperti saat ini," kata Balki.

Padahal, pada hari-hari pertama Taliban menguasai Afghanistan, kelompok itu telah menegaskan akan memberikan amnesti atau pengampunan bagi mereka yang pernah bekerja melawan Taliban.

"Karena kami telah mengumumkan amnesti umum untuk semua orang di pasukan keamanan dari tingkat senior hingga junior. (Sehingga) ketakutan ini, histeria yang telah terjadi ini tidak berdasar," sambungnya.

Dia pun mengakui bahwa situasi yang terjadi di negara itu berkembang dengan sangat cepat dan bahkan di luar rencana yang disiapkan oleh Taliban sebelumnya.

"Perkembangannya begitu cepat sehingga semua orang terkejut," ujar Balkhi.

"Ketika kami memasuki Kabul, dan itu tidak direncanakan karena pada awalnya kami mengumumkan bahwa kami tidak ingin memasuki Kabul, dan kami ingin mencapai solusi politik sebelum memasuki Kabul dan membuat pemerintahan bersama dan inklusif," sambungnya.

Akan tetapi, pada saat itu aparat keamanan justru pergi dan meninggalkan tempat mereka sehingga terjadi kekosongan.

"Kami terpaksa meminta pasukan kami untuk masuk dan mengambil alih keamanan," jelasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya