Berita

Abdul Qahar Balkhi dari Komisi Kebudayaan Taliban melkukan wawancara resmi perdana dengan media/Al Jazeera

Dunia

Pejabat Top Taliban: Rencana Awal Kami Bukan Merebut Kekuasaan, Tetapi Mencari Solusi Politik

SENIN, 23 AGUSTUS 2021 | 19:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Afghanistan tengah menjadi sorotan publik dunia, terutama sejak kelompok militan Taliban merebut ibukota dan mendepak pemerintah sah di bawah kepemimpinan Presiden Ashraf Ghani pada 15 Agustus lalu.

Sejak saat itu, kekacauan tidak terhindarkan di negara yang masih berjuang menemukan kata "damai" itu. Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul pun dipadati ribuan orang yang berusaha mencari bantuan dan evakuasi asing agar bisa melarikan diri negara tersebut.

Dinamika perkembangan keamanan dan politik sejak Taliban berkuasa kembali di negara itu pun masih terus berkembang. Tidak sedikit negara yang telah mengeluarkan kecaman atau memojokkan Taliban atas kekacauan yang terjadi di Afghanistan saat ini.


Meski begitu, bagaimana sebenarnya sudut pandang Taliban mengenai situasi yang terjadi di Afghanistan saat ini? Apakah kondisi ini adalah hal yang mereka inginkan, atau justu sebaliknya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada satu wawancara menarik yang berhasil dilakukan oleh Al Jazeera dengan salah seorang tokoh berpengaruh di Taliban baru-baru ini. Dia adalah Abdul Qahar Balkhi dari Komisi Kebudayaan Taliban. Ini adalah kali pertama Balkhi muncul dalam wawancara resmi sejak kelompok tersebut merebut kekuasan di Afghanistan.

Meski begitu, ini bukan kali pertama wajahnya muncul di media. Balkhi pertama kali menunjukkan wajahnya kepada publik pada Selasa pekan lalu (17/8), tepatnya ketika Taliban melakukan konferensi pers perdana. Balkhi pada saat itu menerjemahkan untuk juru bicara Zabihullah Mujahid.

Dalam wawancara terbaru dengan Al Jazeera yang dipublikasikan akhir pekan kemarin, Balkhi menjawab sejumlah aspek yang dipertanyakan publik terkait dengan perebutan kekuasaan oleh Taliban.

Dia menuturkan, para pemimpin Taliban ingin bergerak maju dan berharap para pemangku kepentingan, baik di tingkat domestik maupun internasional, dapat bekerjasama untuk kepentingan bersama.

Balkhi menambahkan, saat ini Taliban sedang melangsungkan konsultasi untuk menentukan formasi pemerintah.

"Konsultasi sedang berlangsung, dan tentu saja ini akan menjadi sistem yang inklusif," kata Balkhi.

"Pembicaraan termasuk apakah ibu kota akan tetap di Kabul atau pindah ke (tempat kelahiran Taliban) Kandahar," sambungnya.


Pada waktu yang bersamaan, Taliban juga tetap menjalin komunikasi dan pembicaraan dengan Amerika Serikat terkait dengan pengaturan keamanan di Afghanistan.

"Pos pemeriksaan luar berada dalam kendali kami, dan di dalam berada di bawah kendali pasukan Amerika Serikat, dan kami terus-menerus berhubungan satu sama lain," papar Balkhi.

Akan tetapi, dia menyayangkan bahwa situasi yang berkembang saat ini menciptakan jurang kepercayaan yang semakin dalam mantara warga Afghanistan dengan Taliban. Kondisi itu terlihat dari banyaknya warga Afghanistan yang berbondong-bondong ke bandara dan mencari cara agar bisa dievakuasi.

"Sangat disayangkan orang-orang bergegas ke bandara seperti saat ini," kata Balki.

Padahal, pada hari-hari pertama Taliban menguasai Afghanistan, kelompok itu telah menegaskan akan memberikan amnesti atau pengampunan bagi mereka yang pernah bekerja melawan Taliban.

"Karena kami telah mengumumkan amnesti umum untuk semua orang di pasukan keamanan dari tingkat senior hingga junior. (Sehingga) ketakutan ini, histeria yang telah terjadi ini tidak berdasar," sambungnya.

Dia pun mengakui bahwa situasi yang terjadi di negara itu berkembang dengan sangat cepat dan bahkan di luar rencana yang disiapkan oleh Taliban sebelumnya.

"Perkembangannya begitu cepat sehingga semua orang terkejut," ujar Balkhi.

"Ketika kami memasuki Kabul, dan itu tidak direncanakan karena pada awalnya kami mengumumkan bahwa kami tidak ingin memasuki Kabul, dan kami ingin mencapai solusi politik sebelum memasuki Kabul dan membuat pemerintahan bersama dan inklusif," sambungnya.

Akan tetapi, pada saat itu aparat keamanan justru pergi dan meninggalkan tempat mereka sehingga terjadi kekosongan.

"Kami terpaksa meminta pasukan kami untuk masuk dan mengambil alih keamanan," jelasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya