Masyarakat Keberatan dengan PPKM karena Beban Ekonomi

Masyarakat Indonesia keberatan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satunya adalah beban ekonomi yang harus ditanggung selama PPKM.

Hal tersebut terpotret dalam paparan Direktur Eksekutif Vixpoll Indonesia Mohammad Anas RA dalam webinar rilis survei bertema "Opini Masyarakat Terhadap Penanganan Covid-19, Rencana Amandemen dan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia", Senin (23/8).

"53 persen responden mengaku tidak setuju PPKM, terbagi 43,2 persen mengatakan tidak setuju dan 9,8 persen sangat tidak setuju," ujar Anas.

Sementara, kata Anas hanya 2,2 persen responden sangat setuju diberlakukan PPKM dan 23,2 persen yang mengaku setuju.

"Responden lainnya 18,8 persen memilih netral dan 2,8 persen tidak menjawab atau menjawab tidak tahu," katanya.

Angka tersebut, lanjut Anas, sejalan dengan pertanyaan pada kondisi rumah tangga hari ini. Hasilnya, 60,5 persen mengaku lebih buruk dan 16,9 persen responden mengaku kondisi ekonominya lebih buruk.

Berbanding jauh dengan 0,6 persen responden mengaku ekonominya lebih baik dan 2,8 persen mengaku lebih baik.

"Masih ada 17,2 persen responden mengaku tidak ada perubahan dan 2,1 persen tidak tahu atau tidak jawab," pungkasnya.

Survei dilakukan dalam periode 16 sampai 27 Juli 2021 dengan melibatkan 1.240 responden yang diwawancara secara tatap muka.

Metode penarikan sampel multistage random sampling denga toleransi kesalahan kurang dari 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.