Berita

Pertemuan mantan Presiden Hamid Karzai dan Kepala Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah dengan penjabat gubernur Kabul yang dipilih Taliban, Abdul Rahman Mansour/Net

Dunia

Segera Diumumkan, Pemerintahan Baru Taliban Perlu Libatkan Semua Etnis dan Perempuan

MINGGU, 22 AGUSTUS 2021 | 08:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taliban diperkirakan akan segera mengumumkan kerangka kerja untuk pembentukan pemerintahan baru di Afghanistan dalam beberapa hari ke depan.

Seorang pejabat senior Taliban mengungkap, para petinggi kelompok itu bersama dengan para pemimpin politik di Afghanistan masih melakukan diskusi mengenai pemerintahan baru.

"Ahli hukum, agama, dan kebijakan luar negeri Taliban sedang bekerja untuk mempersiapkan kerangka kerja tersebut," ujar pejabat senior itu, seperti dikutip Tolo News, Minggu (22/8).


Kabar mengenai pengumuman pemerintahan baru Afghanistan muncul setelah salah seorang pendiri Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, dilaporkan telah tiba di Kabul pada Sabtu (21/8).

Selain itu, mantan Presiden Hamid Karzai dan Kepala Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah juga melakukan pertemuan dengan penjabat gubernur Kabul yang dipilih Taliban, Abdul Rahman Mansour, untuk membahas keamanan kota dan perlindungan warga Kabul.

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi juga diperkirakan akan segera mengunjungi Kabul.

Menurut pengamat politik Tariq Farhadi, proses pembicaraan mengenai pemerintahan baru di Afghanistan oleh Taliban memerlukan waktu. Namun sangat penting bagi Taliban untuk melibatkan berbagai pihak, khususnya etnis dan perempuan dalam pemerintahan.

“Kita harus bersabar dalam pembicaraan dengan Taliban, beri mereka setidaknya sepuluh hari, ini adalah kabar baik bahwa perang tidak terjadi di Kabul, saya pikir sisa masalah akan bergerak maju dengan cara yang baik jika semua etnis dan perempuan melihat diri mereka di pemerintahan,” jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh aktivis politik Farhad Akbari. Ia mengatakan, Taliban tidak boleh melanjutkan monopoli kekuasaan seperti pemerintahan Ashraf Ghani.

"(Dengan) tidak menghormati provinsi lain dan rakyat, ada kemungkinan perang saudara,” pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya