Berita

Pertemuan mantan Presiden Hamid Karzai dan Kepala Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah dengan penjabat gubernur Kabul yang dipilih Taliban, Abdul Rahman Mansour/Net

Dunia

Segera Diumumkan, Pemerintahan Baru Taliban Perlu Libatkan Semua Etnis dan Perempuan

MINGGU, 22 AGUSTUS 2021 | 08:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taliban diperkirakan akan segera mengumumkan kerangka kerja untuk pembentukan pemerintahan baru di Afghanistan dalam beberapa hari ke depan.

Seorang pejabat senior Taliban mengungkap, para petinggi kelompok itu bersama dengan para pemimpin politik di Afghanistan masih melakukan diskusi mengenai pemerintahan baru.

"Ahli hukum, agama, dan kebijakan luar negeri Taliban sedang bekerja untuk mempersiapkan kerangka kerja tersebut," ujar pejabat senior itu, seperti dikutip Tolo News, Minggu (22/8).


Kabar mengenai pengumuman pemerintahan baru Afghanistan muncul setelah salah seorang pendiri Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, dilaporkan telah tiba di Kabul pada Sabtu (21/8).

Selain itu, mantan Presiden Hamid Karzai dan Kepala Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah juga melakukan pertemuan dengan penjabat gubernur Kabul yang dipilih Taliban, Abdul Rahman Mansour, untuk membahas keamanan kota dan perlindungan warga Kabul.

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi juga diperkirakan akan segera mengunjungi Kabul.

Menurut pengamat politik Tariq Farhadi, proses pembicaraan mengenai pemerintahan baru di Afghanistan oleh Taliban memerlukan waktu. Namun sangat penting bagi Taliban untuk melibatkan berbagai pihak, khususnya etnis dan perempuan dalam pemerintahan.

“Kita harus bersabar dalam pembicaraan dengan Taliban, beri mereka setidaknya sepuluh hari, ini adalah kabar baik bahwa perang tidak terjadi di Kabul, saya pikir sisa masalah akan bergerak maju dengan cara yang baik jika semua etnis dan perempuan melihat diri mereka di pemerintahan,” jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh aktivis politik Farhad Akbari. Ia mengatakan, Taliban tidak boleh melanjutkan monopoli kekuasaan seperti pemerintahan Ashraf Ghani.

"(Dengan) tidak menghormati provinsi lain dan rakyat, ada kemungkinan perang saudara,” pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya