Warga Suriah berbondong-bondong ke perbatasan Suriah-Turki/Net
Uni Eropa mengkhawatirkan krisis migran baru akan muncul dan membludak, jauh lebih hebat dari sebelumnya setelah Taliban menguasai Afghanistan dan orang-orang berbondong-bondong menyerbu bandara untuk pergi meninggalkan negara itu.
Meski biaya yang dikeluarkan begitu tinggi, mereka tetap mendesak untuk dikeluarkan dari Afghanistan. Banyak yang cemas, Afghanistan di bawah Taliban tidak lagi aman.
Beberapa negara menyerukan bantuan evakuasi terhadap warga Afghanistan, tetapi tak ada yang tahu pasti negara mana yang akan menerima mereka.
Sebelum mata Eropa tertuju kepada Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan telah memberi isyarat penolakan. Dalam sebuah wawancara di televisi, pemimpin Turki itu mengatakan, negaranya tidak akan menjadi tempat untuk 'gudang pengungsi'.
“Turki tidak memiliki tugas, tanggung jawab, atau kewajiban untuk menjadi gudang pengungsi Eropa,†kata Erdogan.
Sebaliknya, Turki menunjuk Eropa untuk ikut memikul tanggung jawab atas gelombang migrasi, meskipun pada saat yang sama Turki sedang menuju negosiasi dengan Brussels untuk masa depan Turki.
Kebangkitan Taliban yang cepat dan tak terduga di Afghanistan menjadi babak baru untuk beberapa negara, termasuk dalam hubungan antara Ankara dan Brussel.
Sepanjang tahun ini saja, warga Afghanistan yang mengungsi telah mencapai 400.000 orang, menurut data yang dikumpulkan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil keluar dari negara itu.
Kemudian, dalam beberapa hari terakhir, setelah Afghanista jatuh ke tangan Taliban, ratusan pengungsi Afghanistan telah tiba di Turki dngan melintasi perbatasan Iran.
Meskipun Turki tidak memiliki kewajiban untuk menjadi tempat pengungsian mereka, tetapi para migran telah 'terlanjur' masuk Turki. Menghindari lonjakan pengungsi, Ankara menyetujui pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Iran. Penyeberangan di perbatasan juga diperkuat dengan mengirimkan militer, gendarmerie dan polisi.
Selama ini Turki adalah penampung pengungsi terbesar. Sebanyak lima juta warga negara asing, sebagian besar adalah pengungsi Suriah yang berjumlah 3,5 juta, mencari perlindungan di Turki.
Dari jumlah itu, hanya sekitar satu juta orang yang memiliki izin tinggal di Turki. Selebihnya adalah ilegal. Masalah migran ini cukup membuat pusing pemerintahan Erdogan selama bertahun-tahun.
Pada Maret 2016, Turki mencapai kesepakatan bersejarah dengan Uni Eropa menyusul gelombang migrasi yang disebabkan oleh perang saudara di Suriah. Lebih dari satu juta orang datang ke Eropa untuk mengajukan suaka, yang kemudian diterima dengan tangan terbuka oleh Kanselir Jerman Angela Merkel.
Namun, keputusan Merkel menimbulkan gesekan antara negara-negara anggota atas distribusi persentase penerimaan, yang kemudian membuat Jerman menunjuk Turki. Jerman mengajukan negosiasi dengan Erdogan melalui Uni Eropa dengan satu tujuan: untuk menghentikan masuknya besar-besaran warga Suriah ke Eropa, dan mengalihkannya ke Turki.
Ketentuan dalam negosiasi itu melahirkan keputusan bahwa Turki akan bertanggung jawab atas migran gelap di Eropa dan juga Yunani, dan mencegah pembukaan rute migrasi baru. Sebagai imbalannya, UE akan memberikan bantuan 6 miliar Euro, melonggarkan pembatasan visa bagi warga negara Turki dan membawa Ankara lebih dekat ke keanggotaan UE.
Namun, retorika Brussel telah bergeser. Pengganti Kanselir Jerman Angela Merkel, Amin Laschet, mengubah keputusan, menentang gelombang baru pengungsi. Hal itu karena kekhawatiran akan munculnya gerakan sayap kanan di seluruh benua dan ancaman terorisme.
Saat ini, Erdogan juga tidak ingin lagi menerima arus migran.
