Joe Biden: Kekuatan Militer Bukan Cara Tepat Lindungi Hak Wanita Afghanistan

Isu mengenai nasib dari hak wanita Afghanistan usai negara itu dikuasai oleh kelompok militan Taliban mengundang sorotan tersendiri dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Dalam sebuah wawancara terbaru dengan ABC News (Kamis, 19/8), Biden mengatakan bahwa perang bukanlah jawaban atas meningkatnya ketakutan akan hak asasi wanita di Afghanistan setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.

“Gagasan bahwa kita dapat menangani hak-hak wanita di seluruh dunia dengan kekuatan militer tidak rasional,” kata Biden.

“Ada banyak tempat di mana wanita ditundukkan. Cara untuk menghadapinya adalah dengan memberikan tekanan ekonomi, diplomatik, dan internasional pada mereka untuk mengubah perilaku mereka," sambung Biden.

Isu mengenai hak wanita di Afghanistan pasca kemenangan Taliban mengundang sorotan publik bukan tanpa alasan. Menengok lembaran sejarah, pada masa kekuasaan Taliban tahun 1996 hingga 2001 silam di Afghanistan, hak wanita dibatasi dengan ketat, sebagai bentuk dari interpretasi ketat Taliban akan hukum Islam.

Di bawah kekuasaan Taliban, wanita dilarang untuk keluar rumah tanpa didampingi oleh kerabat laki-laki. Cara berpakaian wanita pun diatur dengan ketat. Selain itu, wanita dan anak perempuan juga dibatasi aksesnya untuk bisa mengenyam pendidikan yang layak atau berpartisipasi dalam peran publik.

Kondisi tersebut berubah drastis setelah Taliban lengser dari kekuasaan pada tahun 2001, usai invasi Amerika Serikat di negara itu. Wanita Afghanistan memiliki hak yang lebih luas dari sebelumnya.

Namun kini, setelah 20 tahun berlalu, kekhawatiran akan pembatasan ketat hak wanita di Afghanistan kembali muncul setelah Taliban merebut Kabul.