Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

Sufmi Dasco Jawab KPK, Kepatuhan DPR Lapor LHKPN Turun karena Pandemi

KAMIS, 19 AGUSTUS 2021 | 13:03 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komitmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada upaya pemberantasan korupsi menjadi sorotan. Hal ini, karena tingkat kepatuhan anggota DPR terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengalami penurunan drastis.

Soal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara. Dia meminta publik memahami, lapor LHKPN membutuhkan waktu lebih di masa pandemi saat ini.

"Memang masa pandemi ini kita harus maklumi bahwa aktivitas anggota DPR juga terbatas. Mengumpulkan data dan lain-lain mungkin juga menjadi kelewat," kata Dasco di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8).


Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini memastikan, catatan yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditindaklajuti pimpinan DPR.

Hanya saja, Dasco tidak bisa memastikan kapan tenggat waktu pelaporan LHKPN yang akan disarankan pimpinan DPR kepada wakil rakyat lainnya.

"Sebenarnya soal kepatuhan itu kan soal orang per orang. Kita kan tidak boleh kasih tenggat waktu, karena kan itu hak mereka. (Tapi) kita akan imbau supaya secepat mungkin melaporkan," pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan, tingkat kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPR menurun drastis pada 2021.

Hingga saat ini, tercatat baru 55 persen anggota DPR yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Pelaksana tugas (Plt) Jurubicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengimbau anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya, untuk segera memenuhi kewajibannya.

"Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar dan lengkap," kata Ipi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya