Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Pandjaitan: Saya Tidak Mau Varian Delta Naik Lagi

KAMIS, 19 AGUSTUS 2021 | 09:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Karyawan sektor industri esensial dan domestik diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan screening Covid-19. Hal ini sejalan dengan uji coba protokol kesehatan pada sektor industri esensial dan domestik.

Dalam Inmendagri 34/2021, saat ini terdapat 268 perusahaan yang terdaftar dengan jumlah karyawan mencapai 448 ribu orang.

"Kemenperin dan Pemda agar dapat melakukan pengawasan atas implementasi uji coba ini. Diharapkan jajaran di daerah, bupati/walikota, kapolres, dan dandim dapat mendukung program uji coba protokol kesehatan ini,” kata Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (19/8).


Koordinator PPKM Daurat Jawa dan Bali ini menjelaskan, kondisi saat ini sudah terbilang membaik. Namun demikian, Luhut meminta semua pihak tetapi harus berhati-hati serta tidak lengah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini, termasuk dalam pelaksanaan uji coba prokes ini.

“Saya tidak mau lagi karena kelengahan dan ketidakdisiplinan kita, nanti varian delta ini naik lagi, saya mohon diperhatikan. Kemampuan PeduliLindungi ini saya sudah minta betul ke Kominfo dan Telkom untuk diperhatikan agar aplikasinya dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, Menko Luhut juga menyampaikan bahwa situasi di beberapa wilayah sudah membaik dari semua aspek, baik penambahan kasus harian menurun, tingkat kesembuhan yang tinggi, dan lainnya.

Hal ini bisa dilihat di wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, maupun Semarang Raya. Dia menilai bahwa capaian ini dapat diraih berkat kerja sama dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sejalan dengan itu, Menko Luhut juga meminta kepada kementerian atau lembaga untuk memerhatikan dan memeriksa jenis industri yang bisa dibuka untuk diusulkan. Karena itu, pihaknya bersama Kemenperin akan melakukan evaluasi.

“Nanti kami dan Kemenperin akan evaluasi," tuturnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Ribuan Lender Masih Terombang-ambing di Tengah Proses Hukum DSI

Senin, 26 Januari 2026 | 07:57

Gubernur Minnesota Tantang Trump Usai Agen Imigrasi Tembak Mati Perawat ICU

Senin, 26 Januari 2026 | 07:38

Barack Obama Kecam Penembakan Alex Pretti di Minneapolis

Senin, 26 Januari 2026 | 07:21

Gempur Transaksi Judol, OJK Wajibkan Bank Gunakan Teknologi Pelacakan Dini

Senin, 26 Januari 2026 | 07:06

Hasil Survei Mulai Dukung Roy Suryo Cs

Senin, 26 Januari 2026 | 06:50

Rahasia Ribosom

Senin, 26 Januari 2026 | 06:18

Dua Warga Hilang saat Longsor di Pemalang

Senin, 26 Januari 2026 | 06:02

Ahmad Khozinudin Tutup Pintu Damai dengan Jokowi

Senin, 26 Januari 2026 | 05:40

Banjir di Pulau Jawa Bukan cuma Dipicu Curah Hujan Ekstrem

Senin, 26 Januari 2026 | 05:10

Akhirnya RI Bisa Satu Meja dengan Israel dalam BoP for Gaza

Senin, 26 Januari 2026 | 05:05

Selengkapnya