Pidato Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pengantar Nota Keuangan RAPBN tahun 2022 dalam sidang DPR di Jakarta, Senin (16/8), diapresiasi oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah.
Dalam pidatonya, Kepala Negara menargetkan tranformasi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran yang selama ini didominasi oleh tingkat konsumsi rumah tangga (55 persen) menuju kontribusi ekspor yang lebih besar, dimana per kuartal 2 tahun 2021 kontribusi ekspor terhadap PDB mencapai 20,3 persen.
Namun untuk mewujudkan langkah ini maka pemerintah perlu melakukan transformasi UMKM menghasilkan produk ekspor.
Sebab mesin ekonomi Indonesia adalah sektor UMKM yaitu sekitar 61 persen PDB.
Demikian juga, negara tujuan ekspor juga perlu diperluas agar tidak hanya bertumpu pada kawasan ASEAN yang pada tahun lalu berkontribusi sebesar 22 persen, tetapi kinerja ekspor dikawasan di zona Amerika, Eropa dan Tiongkok perlu diperkuat seiring perbaikan ekonomi.
Dari data yang ada, kontribusi ekspor nasional tahun 2020 ke Amerika Serikat (12 persen), Tiongkok (19,4 persen) dan Eropa (8,7 persen).
Said meminta kinerja ekspor di tiga kawasan tersebut perlu ditingkatkan.
Langkah ini sekaligus memanfaatkan momentum bila The Fed melakukan kebijakan tapering off pada Oktober 2021 nanti.
“Sehingga walaupun kurs kita tertekan, tetapi devisa kita meningkat karena kinerja ekspor yang baik,†jelasnya.
Adapun indikator target RAPBN tahun 2022 yang disampaikan pemerintah yakni; Pertumbuhan Ekonomi 5-5,5 persen, Inflasi 3 persen, Nilai Tukar Rupiah 14,350, Suku Bunga SUN 6,82 persen, Harga Minyak 63 USD/barel, Lifting Minyak 703 barel/hari, Lifting Gas 1.035 setara barel/hari,
Selain itu Target Pendapatan Negara Rp 1.840,7 triliun, Target Belanja Negara Rp 2.708,7 triliun, Rasio Defisit terhadap PDB Rp 868 triliun (4,85 persen PDB), Transfer ke Daerah dan Desa Rp 770,4 triliun, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5-6,3 persen, Tingkat Kemiskinan 8,5-9 persen dan Rasio Gini 0376-0378.
Said mengaku, pemerintah dan DPR telah menyepakati pembicaraan awal terhadap target asumsi makro, indikator kesejahteraan dan postur RAPBN 2022.
Secara umum Nota Keuangan RAPBN tahun 2022 sejalan dengan pembahasan awal Pokok Pokok RAPBN 2022 antara pemerintah dan DPR.
Namun begitu, Banggar DPR memberikan catatan dan penegasan kepada pemerintah agar kerangka kebijakan RAPBN tahun 2022 menjawab tantangan tahun 2022.
“Sehingga Target RAPBN 2022 secara objektif memang sangat realistis,†ulasnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi ini mengatakan, target Indikator RAPBN 2022 tercapai dengan asumsi pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19.
Oleh sebab itu, pemerintah memiliki waktu hanya 1 semester untuk menaklukkan pandemi.
Padahal tantangan menghadapi pandemi Covid-19 masih sangat besar.
Misalnya target realisasi vaksinasi yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju, target testing dan tracing yang masih rendah dan naik turun, kecukupan fasilitas kesehatan, khususnya di luar Jawa yang masih rendah.
Karena itu, Said berharap segenap Kementerian/Lembaga, termasuk Pemda harus meningkatkan kinerjanya.
Pasalnya, Covid-19 masih menjadi sumber ketidakpastian terbesar atas situasi ekonomi nasional kedepan.
“Pandemi Covid-19 menjadi game changer. Bisakah kita lalui pada tahun 2021, tentu sangat bergantung kinerja kita selama enam bulan kita kedepan,†ulasnya.
Menurutnya, target pertumbuhan PDB tahun 2022 sebesar 5-5,5 persen bisa diraih bila pada tahun ini (2021) pertumbuhan PDB minimal 3,3 persen.
Oleh sebab itu, pemerintah memiliki sisa 2 kuartal untuk mempertahankan pertumbuhan PDB pada zona positif minimal 3 persen sebagai baseline.
“Saya perkirakan kuartal III 2021 akan mengalami kontraksi sekitar 1,7-2,2 persen akibat PPKM yang menekan sektor riil. Untuk itu pada kuartal IV 2021, pemerintah harus bisa minimal mencapai target pertumbuhan PDB 4,7 persen,†imbuhnya.
