Berita

Koordinator PPKM wilayah Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Repro

Politik

LBP Janji, Mulai Pekan Depan Data Kematian Digunakan Lagi Sebagai Indikator Leveling PPKM

SENIN, 16 AGUSTUS 2021 | 21:33 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Indikator kematian Covid-19 yang dihapus dalam penentuan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di suatu daerah hanya bersifat sementara.

Koordinator PPKM wilayah Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya kini masih melakukan perbaikan data angka kematian yang bermasalah, sehingga mengaharuskan pemerintah menghapus sementara indikatr kematian selama masa PPKM sepekan ke belakang .

"Saya perlu tegaskan, bahwa kita tidak mengeluarkan indikator kematian secara permanen dalam evaluasi PPKM di Jawa dan Bali, sma sekali tidak," ucap Luhut dalam jumpa pers virtual terkait evaluasi PPKM dan penerapannya yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin malam (16/8).


Luhut menjelaskan, indikator kematian Covid-19 sengaja dikeluarkan sementara oleh pemerintah sejak pekan lalu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan terutama dalam hal pelaporan, sehingga masalah ketidakakuratan data bisa diselesaikan.

"Kami sedang mengharmonisasi data ini," imbuhnya.

Sebagai contoh dari ketidakakuratan data kematian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menyebutkan fenomena yang terjadi tanggal 10 Agustus 2021 yang lalu. Di mana katanya, ada satu kota di  wilayah Jawa-Bali yang angka kematiannya melonjak berlipat-lipat kali.

"Di mana angka kematiannya tersebut 77 persen berasal dari periode Juli dan bulan-bulan sebelumnya. Kasus seperti ini banyak kita temukan di kabupaten lain," tuturnya.

Meski begitu, Luhut memastikan proses harmonisasi data kematian akan selesai dilakukan pemerintah ketika masa perpanjangan PPKM kali ini, yaitu 17-23 Agustus, selesai dilaksanakan.

"Dalam satu minggu ke depan perbaikan data dan pelaporan ini selesai. Sehingga indikator kematian akan masuk kembali ke dalam assesement level PPKM," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya