Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus/Net

Politik

PAN Minta Pemerintah Beri Subsidi Tes PCR Agar Tidak Seharga Tiket Pesawat

SENIN, 16 AGUSTUS 2021 | 07:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah Presiden Joko Widodo menurunkan harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) seharga Rp 450 ribu hingga Rp 550 ribu mendapat sambutan baik dari PAN.

Bagi politisi PAN Guspardi Gaus, langkah itu merupakan bentuk respon cepat presiden dalam menyikapi keluhan berbagai kalangan masyarakat tentang mahalnya harga tes PCR di Indonesia.

Namun begitu, anggota Komisi II DPR ini menilai harga PCR yang diinginkan Jokowi masih lebih mahal dari harga PCR di beberapa negara.

Seperti di Turki yang harganya hanya 250 lira atau setara Rp 422.000, di bandara utama Boryspil Ukraina, berkisar 610 hryvnia atau setara dengan Rp 322.000, sedangkan di Uzbekistan sekitar Rp 350 ribu.

Angka itu masih jauh lebih mahal jika dibanding dengan New Delhi, India yang hanya 500 rupee atau sekitar Rp 97 ribu. Bahkan jika dilakukan secara kolektif lebih murah lagi menjadi hanya 300 rupee atau Rp 58 ribu

“Sementara di Australia dan New Zealand malah tidak dipungut biaya alis gratis,” ujar Guspardi kepada wartawan, Senin (16/8).

Legislator asal  Sumatera Barat ini memahami banyak kalangan yang keberatan dengan mahalnya biaya PCR  selama ini. Sehingga, dia meminta harga PCR harus lebih murah agar dapat dijangkau masyarakat.

Minimal harga tarif PCR tidak seharga tiket pesawat. Sebab tes PCR yang dirasa masih mahal tentu akan menghambat sejumlah warga masyarakat untuk melakukan tes secara mandiri.

“Jika pemerintah tidak bisa mengratiskan biaya PCR, berikanlah subsidi, sehingga harga PCR bisa berkisar antara Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu,” katanya.

Guspardi menilai pemerintah perlu secara berkala memantau harga tes PCR yang lebih murah di sejumlah negara. Kemudian, harga itu dijadikan informasi dan acuan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan kedepannya untuk mendapatkan berapa harga yang ideal.

“Sehingga harganya benar-bebar terjangkau oleh masyarakat luas,” tandasnya.

Populer

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

TNI dan Satgas PKH Garda Terdepan Tegakkan Hukum Perkebunan Sawit Ilegal

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:30

Rumah Ridwan Kamil Digeledah Pertama di Kasus bank bjb, Ini Sebabnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:24

Kelakar Prabowo Soal Jaksa Agung yang Absen di Bukber Rektor

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:15

KPK Sita Deposito Hingga Bangunan di Kasus Korupsi bank bjb

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:51

Legislator PDIP Usul Pembentukan Kamar Khusus Pajak di MA

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:35

Terus Bertumbuh, Ketua Komisi VI Apresiasi Kinerja Antam

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:09

Hormati KPK, bank bjb Pastikan Kegiatan Bisnis Tetap Jalan

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:08

Pejabat bank bjb dan Agensi Sepakat Markup Iklan, Begini Modusnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:07

Sri Mulyani: Penurunan Penerimaan Pajak Tak Perlu Didramatisasi

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:58

Perdana Prabowo Undang Rektor Seluruh Indonesia ke Istana

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:54

Selengkapnya