Berita

Logo BPIP/Net

Politik

Anggota BPIP Gajinya Besar, Said Didu: Tapi Kok Malah Sering Buat Ketegangan dan Bibit-bibit Perpecahan?

SENIN, 16 AGUSTUS 2021 | 04:05 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Personel Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diisi oleh tokoh nasional dan begaji besar justru dianggap kerap menimbulkan ketegangan dan bibit-bibit perpecahan.

Begitu yang dikatakan mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu melalui akun Twitternya, Minggu (15/8).

“Anggota BPIP terdiri dari para tokoh nasional yang digaji lebih Rp 100 juta sebulan. Tapi kok malah seringnya membuat ketegangan dan bibit-bibit perpecahan bangsa,” kata dia.


Ia berharap, lembaga yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu sadar akan besarnya gaji yang diterima agar tidak lagi bertindak sebagai sumber masalah.

“Semoga mereka sadar akan besarnya uang rakyat yang mereka terima tapi hanya menjadi sumber masalah,” ujar Said berharap.

Diketahui, terdapat delapan orang yang menjadi anggota Dewan Pengarah BPIP. Adapun besaran gaji yang diberikan mulai dari Rp 19.500.000 hingga Rp 112.548.000.

Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri memperoleh gaji sebesar Rp 112.548.000. Sementara itu, anggota Dewan Pengarah mendapat gaji senilai Rp 100.811.000.

Sebelumnya, BPIP kembali memicu perhatian publik usai wacana lomba penulisan artikel tingkat nasional untuk memperingati Hari Santri pada 22 Oktober 2021 bertema "Hormat Bendera Menurut Hukum Islam” dan “Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam” yang diselenggarakan oleh lembaga yang didirikan pada 28 Februari 2018 yang lalu.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya