Berita

Tokoh masyarakat Tionghoa yang juga aktivis Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Tokoh Tionghoa: Sungguh Disayangkan Tema Lomba yang Memecah Belah Lahir Dari Orang Bergaji Besar

MINGGU, 15 AGUSTUS 2021 | 13:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Lomba karya tulis yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Begitu kata tokoh masyarakat Tionghoa yang juga aktivis Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma menyoroti tema lomba karya tulis tentang hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya menurut hukum Islam.
 
“Lomba dengan dua tema yang khusus dikaitkan dengan Islam itu menunjukkan BPIP tidak sensitive dan tidak peka terhadap situasi kejiawaan masyarakat kita yang sedang dilanda pandemi covid-19 sekarang ini,” katanya.
 

 
Menurut Lieus, lomba tersebut bukan saja tidak relevan dengan situasi saat ini, tapi juga sangat memojokkan Islam, seolah-olah umat Islamlah yang paling bermasalah dengan Pancasila.
 
“Padahal negeri ini lahir dan diproklamasikan kemerdekaannya atas jasa dan perjuangan tokoh-tokoh Islam di samping juga oleh tokoh-tokoh yang beragama lainnya,” kata Lieus.
 
Seharusnya, tambah Lieus, kalau mau adil dan memang beritikad untuk mempersatukan bangsa, tema lomba itu tak hanya mengaitkannya dengan hukum Islam, tapi juga dengan hukum agama lain yang diakui di Indonesia seperti Buddha, Hindu, Kristen maupun Konghuchu.
 
“Dengan demikian tidak muncul kesan lomba ini memang dimaksudkan untuk mendiskreditkan Islam. Tapi sebetulnya itu juga tidak perlu. Untuk apa? Sudah 75 tahun kita merdeka dan selama ini tidak ada masalah mengenai hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu,”  ujarnya.
 
Lieus menyebut, ia sungguh tidak habis pikir bagaimana ide lomba seperti ini bisa muncul dari lembaga sekelas BPIP yang dihuni oleh tokoh-tokoh kaliber nasional dan bergaji sangat besar itu.
 
“Saya jadi ingin tahu siapa sesungguhnya pencetus ide lomba ini dan apa tujuan dari lomba tersebut. Sungguh sangat disayangkan lomba seperti itu bisa lahir dari orang-orang yang gajinya setara dengan direktur BUMN itu,” katanya.
 
Ditegaskan Lieus, saat ini sangat tidak relevan mempertentangkan Pancasila dengan Islam atau memperhadap-hadapkan Nasionalisme dengan agama. Republik Indonesia ini sudah 76 tahun merdeka dan kemerdekaan itu diperjuangkan dan diraih atas kerjasama semua orang tanpa membedakan ideologi politik maupun agamanya.

“Kenapa sekarang mesti diungkit-ungkit lagi? Seolah tak ada hal lebih penting yang harus dikerjakan bangsa ini,” tegasnya.
 
Mestinya, kata Lieus, akan lebih baik kalau para anggota BPIP yang bergaji besar itu ikut membantu Presiden dengan mencarikan solusi bagi mengatasi kesulitan rakyat akibat pandemik Covid-19.

“Kalau itu dilakukan, barulah BPIP terasa manfaatnya untuk rakyat,” jelas Lieus.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya