Berita

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani/Net

Politik

Demokrat: Baliho Tak Berbanding Lurus Dengan Peningkatan Elektabilitas

SABTU, 14 AGUSTUS 2021 | 06:02 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Membangun elektabilitas membutuhkan proses. Ada dinamika dan interaksi timbal balik antara kompetensi, reputasi dan integritas dalam ruang dan waktu yang mesti dipresentasikan kepada publik. Karenanya butuh waktu, tak bisa instant. Biasanya yang instant, rapuh dan semu tak kompeten karena hanya bertopeng pada pencitraan.

Demikian antara lain disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/8).

"Pemasangan Baliho untuk meningkatkan popularitas adalah pilihan cara yang lazim digunakan dan cukup efektif namun tak selalu berbanding lurus dengan peningkatan elektabilitas," kata Kamhar.


Kamhar tak menapikan, bahwa Baliho, spanduk, dan sejenisnya merupakan variasi street media sebagai pendukung serangan darat dalam suatu pemenangan.

Namun, untuk saat ini, partai Demokrat tidak memilih menggunakan strategi baliho karena masih di tengah pandemi Covid-19.

"Partai Demokrat belum menjadikan ini sebagai kebijakan organisasi mengingat situasi bangsa kita yang tengah prihatin diterpa pandemi Covid-19," ujar Kamhar.

Adapun baliho-baliho Ketum AHY yang sebelumnya terpasang sifatnya tematik atau insidesial seperti saat Pilkada serentak 2020 yang lalu.

"Dipasang pada saat kegiatan AHY saat safari Ramadhan, dan yang dipasang oleh struktur partai di daerah sebagai penegasan komitmen dan keberpihakan saat menghadapi gerombolan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang dipimpin KSP Moeldoko beberapa waktu yang lalu," demikian Kamhar.


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya