Berita

Pasukan keamanan Afghanistan berjaga-jaga di sebuah pos pemeriksaan di distrik Guzara di provinsi Herat/Reuters

Dunia

Taliban Semakin Agresif di Afghanistan, DK PBB Soroti Peran Pakistan di Balik Layar

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 13:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Taliban dan Pakistan menjadi pembahasan di atas meja dalam sidang khusus Dewan Keamanan PBB yang digelar pekan lalu, tepatnya pada Kamis (5/8). Sidang khusus ini diadakan atas permintaan Menteri Luar Negeri Afghanistan Mohammad Haneef Atmar karena melihat situasi keamanan yang memburuk dengan cepat di negaranya.

Dalam pertemuan tersebut, sebagian besar dari 15 anggota tetap dan tidak tetap di Dewan Keamanan PBB satu suara mengecam kelompok militan Taliban yang semakin agresif melancarkan serangan di Afghanistan beberapa bulan belakangan. Anggota Dewan Keamanan PBB menyoroti soal kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan.

Dalam pertemuan itu, India sebagai negara yang memimpin sidang, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan tindakan demi menciptakan gencatan senjata yang abadi dan menyeluruh, demi menghentikn kekerasan yang terjadi di Afghnistan. Pasalnya, situasi kemanan yang semakin memburuk di Afghanistan menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan regional.


“Oleh karena itu, sudah waktunya bagi masyarakat internasional dan, khususnya, Dewan ini untuk melihat situasi, dan memutuskan tindakan yang akan membantu membawa gencatan senjata permanen dan komprehensif dan memastikan penghentian segera kekerasan,” kata utusan India untuk PBB TS Tirumurti.

"Untuk perdamaian abadi di Afghanistan, tempat perlindungan teroris dan tempat perlindungan di kawasan itu harus segera dibongkar dan rantai pasokan teroris terganggu," sambungnya, seperti dimuat India Narrative.

Sementara itu, masih dalam kesempatan yang sama, perwakilan Afghanistan untuk PBB Ghulam M, Isaczai menunjuk hidung Pakistan karena dianggap memberikn dukungan bagi Taliban. Di mengatakan, Afghanistan siap untuk memberikan bukti material kepada Dewan Keamanan PBB untuk mendukung klaimnya bahwa Pakistan bertanggung jawab untuk membangun rantai pasokan bahan perang.

"Taliban terus menikmati tempat berlindung yang aman dan jalur pasokan dan logistik diperluas ke mesin perang mereka dari Pakistan. Laporan grafis dan video pejuang Taliban yang berkumpul di dekat Garis Durand untuk memasuki Afghanistan, acara penggalangan dana, pemindahan mayat untuk penguburan massal dan perawatan Taliban yang terluka di rumah sakit Pakistan muncul dan tersedia secara luas," jelas Isaczai.

“Jika anggota Dewan Keamanan menginginkan bukti itu, kami siap memberikannya,” tambahnya.

Dia juga menambahkan bahwa sejak pertengahan April lalu, Taliban dan kelompok teroris asing yang berafiliasi dengan mereka melancarkan lebih dari 5.500 serangan di 31 provinsi, dengan dukungan langsung lebih dari 10 ribu pejuang asing dari 20 kelompok, termasuk Al-Qaeda, LeT, TTP, ISIL yang memasuki Afghanistan dan berjuang bersama Taliban.

Isaczai juga memperingatkan negara-negara Asia Tengah bahwa ada bukti bahwa Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) dan Gerakan Islam Uzbekistan (IMU), yang telah berjanji setia kepada ISIS, bertempur bersama Taliban di wilayah Faryab, Jowzjan, Takhar dan Badakhshan, yang kini telah diduduki dan dikuasai oleh Taliban. Oleh karena itu, dia menggarisbawahi, tidak ada lagi bukti yang diperlukan untuk membangun hubungan erat Taliban dengan teror internasional.

“Hubungan antara Taliban dan kelompok teroris transnasional ini lebih kuat hari ini daripada di titik mana pun belakangan ini,” kata Isaczai.

Masih dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons menyimpulkan sesi tersebut dengan memperingatkan bahwa Afghanistan sedang berada dalam titik balik yang berbahaya.

"Dalam beberapa minggu terakhir, Afghanistan telah memasuki fase destruktif baru. Taliban telah mencapai keuntungan teritorial yang signifikan,” katanya.

Situasi ini menyebabkan masyarakat internasional dihadapkan pada dua kemungkinan hal yang akan terjadi, yakni apakah negosiasi damai yang sejati atau serangkaian krisis yang tragis. Jika kemungkinan kedua itu terjadi, maka dampaknya akan sangat mungkin menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin buruk dan potensi pertumpahan darah yang smakin meluas.

Oleh karena itu, Lyons mendesak para duta besar untuk mengambil kesempatan dan menunjukkan komitmen.

"Untuk mencegah Afghanistan dari situasi bencana yang begitu serius," tandasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya