Berita

Pasukan keamanan Afghanistan berjaga-jaga di sebuah pos pemeriksaan di distrik Guzara di provinsi Herat/Reuters

Dunia

Taliban Semakin Agresif di Afghanistan, DK PBB Soroti Peran Pakistan di Balik Layar

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 13:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Taliban dan Pakistan menjadi pembahasan di atas meja dalam sidang khusus Dewan Keamanan PBB yang digelar pekan lalu, tepatnya pada Kamis (5/8). Sidang khusus ini diadakan atas permintaan Menteri Luar Negeri Afghanistan Mohammad Haneef Atmar karena melihat situasi keamanan yang memburuk dengan cepat di negaranya.

Dalam pertemuan tersebut, sebagian besar dari 15 anggota tetap dan tidak tetap di Dewan Keamanan PBB satu suara mengecam kelompok militan Taliban yang semakin agresif melancarkan serangan di Afghanistan beberapa bulan belakangan. Anggota Dewan Keamanan PBB menyoroti soal kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan.

Dalam pertemuan itu, India sebagai negara yang memimpin sidang, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan tindakan demi menciptakan gencatan senjata yang abadi dan menyeluruh, demi menghentikn kekerasan yang terjadi di Afghnistan. Pasalnya, situasi kemanan yang semakin memburuk di Afghanistan menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan regional.


“Oleh karena itu, sudah waktunya bagi masyarakat internasional dan, khususnya, Dewan ini untuk melihat situasi, dan memutuskan tindakan yang akan membantu membawa gencatan senjata permanen dan komprehensif dan memastikan penghentian segera kekerasan,” kata utusan India untuk PBB TS Tirumurti.

"Untuk perdamaian abadi di Afghanistan, tempat perlindungan teroris dan tempat perlindungan di kawasan itu harus segera dibongkar dan rantai pasokan teroris terganggu," sambungnya, seperti dimuat India Narrative.

Sementara itu, masih dalam kesempatan yang sama, perwakilan Afghanistan untuk PBB Ghulam M, Isaczai menunjuk hidung Pakistan karena dianggap memberikn dukungan bagi Taliban. Di mengatakan, Afghanistan siap untuk memberikan bukti material kepada Dewan Keamanan PBB untuk mendukung klaimnya bahwa Pakistan bertanggung jawab untuk membangun rantai pasokan bahan perang.

"Taliban terus menikmati tempat berlindung yang aman dan jalur pasokan dan logistik diperluas ke mesin perang mereka dari Pakistan. Laporan grafis dan video pejuang Taliban yang berkumpul di dekat Garis Durand untuk memasuki Afghanistan, acara penggalangan dana, pemindahan mayat untuk penguburan massal dan perawatan Taliban yang terluka di rumah sakit Pakistan muncul dan tersedia secara luas," jelas Isaczai.

“Jika anggota Dewan Keamanan menginginkan bukti itu, kami siap memberikannya,” tambahnya.

Dia juga menambahkan bahwa sejak pertengahan April lalu, Taliban dan kelompok teroris asing yang berafiliasi dengan mereka melancarkan lebih dari 5.500 serangan di 31 provinsi, dengan dukungan langsung lebih dari 10 ribu pejuang asing dari 20 kelompok, termasuk Al-Qaeda, LeT, TTP, ISIL yang memasuki Afghanistan dan berjuang bersama Taliban.

Isaczai juga memperingatkan negara-negara Asia Tengah bahwa ada bukti bahwa Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) dan Gerakan Islam Uzbekistan (IMU), yang telah berjanji setia kepada ISIS, bertempur bersama Taliban di wilayah Faryab, Jowzjan, Takhar dan Badakhshan, yang kini telah diduduki dan dikuasai oleh Taliban. Oleh karena itu, dia menggarisbawahi, tidak ada lagi bukti yang diperlukan untuk membangun hubungan erat Taliban dengan teror internasional.

“Hubungan antara Taliban dan kelompok teroris transnasional ini lebih kuat hari ini daripada di titik mana pun belakangan ini,” kata Isaczai.

Masih dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons menyimpulkan sesi tersebut dengan memperingatkan bahwa Afghanistan sedang berada dalam titik balik yang berbahaya.

"Dalam beberapa minggu terakhir, Afghanistan telah memasuki fase destruktif baru. Taliban telah mencapai keuntungan teritorial yang signifikan,” katanya.

Situasi ini menyebabkan masyarakat internasional dihadapkan pada dua kemungkinan hal yang akan terjadi, yakni apakah negosiasi damai yang sejati atau serangkaian krisis yang tragis. Jika kemungkinan kedua itu terjadi, maka dampaknya akan sangat mungkin menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin buruk dan potensi pertumpahan darah yang smakin meluas.

Oleh karena itu, Lyons mendesak para duta besar untuk mengambil kesempatan dan menunjukkan komitmen.

"Untuk mencegah Afghanistan dari situasi bencana yang begitu serius," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya