Berita

Pasukan keamanan Afghanistan berjaga-jaga di sebuah pos pemeriksaan di distrik Guzara di provinsi Herat/Reuters

Dunia

Taliban Semakin Agresif di Afghanistan, DK PBB Soroti Peran Pakistan di Balik Layar

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 13:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Taliban dan Pakistan menjadi pembahasan di atas meja dalam sidang khusus Dewan Keamanan PBB yang digelar pekan lalu, tepatnya pada Kamis (5/8). Sidang khusus ini diadakan atas permintaan Menteri Luar Negeri Afghanistan Mohammad Haneef Atmar karena melihat situasi keamanan yang memburuk dengan cepat di negaranya.

Dalam pertemuan tersebut, sebagian besar dari 15 anggota tetap dan tidak tetap di Dewan Keamanan PBB satu suara mengecam kelompok militan Taliban yang semakin agresif melancarkan serangan di Afghanistan beberapa bulan belakangan. Anggota Dewan Keamanan PBB menyoroti soal kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan.

Dalam pertemuan itu, India sebagai negara yang memimpin sidang, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan tindakan demi menciptakan gencatan senjata yang abadi dan menyeluruh, demi menghentikn kekerasan yang terjadi di Afghnistan. Pasalnya, situasi kemanan yang semakin memburuk di Afghanistan menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan regional.


“Oleh karena itu, sudah waktunya bagi masyarakat internasional dan, khususnya, Dewan ini untuk melihat situasi, dan memutuskan tindakan yang akan membantu membawa gencatan senjata permanen dan komprehensif dan memastikan penghentian segera kekerasan,” kata utusan India untuk PBB TS Tirumurti.

"Untuk perdamaian abadi di Afghanistan, tempat perlindungan teroris dan tempat perlindungan di kawasan itu harus segera dibongkar dan rantai pasokan teroris terganggu," sambungnya, seperti dimuat India Narrative.

Sementara itu, masih dalam kesempatan yang sama, perwakilan Afghanistan untuk PBB Ghulam M, Isaczai menunjuk hidung Pakistan karena dianggap memberikn dukungan bagi Taliban. Di mengatakan, Afghanistan siap untuk memberikan bukti material kepada Dewan Keamanan PBB untuk mendukung klaimnya bahwa Pakistan bertanggung jawab untuk membangun rantai pasokan bahan perang.

"Taliban terus menikmati tempat berlindung yang aman dan jalur pasokan dan logistik diperluas ke mesin perang mereka dari Pakistan. Laporan grafis dan video pejuang Taliban yang berkumpul di dekat Garis Durand untuk memasuki Afghanistan, acara penggalangan dana, pemindahan mayat untuk penguburan massal dan perawatan Taliban yang terluka di rumah sakit Pakistan muncul dan tersedia secara luas," jelas Isaczai.

“Jika anggota Dewan Keamanan menginginkan bukti itu, kami siap memberikannya,” tambahnya.

Dia juga menambahkan bahwa sejak pertengahan April lalu, Taliban dan kelompok teroris asing yang berafiliasi dengan mereka melancarkan lebih dari 5.500 serangan di 31 provinsi, dengan dukungan langsung lebih dari 10 ribu pejuang asing dari 20 kelompok, termasuk Al-Qaeda, LeT, TTP, ISIL yang memasuki Afghanistan dan berjuang bersama Taliban.

Isaczai juga memperingatkan negara-negara Asia Tengah bahwa ada bukti bahwa Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) dan Gerakan Islam Uzbekistan (IMU), yang telah berjanji setia kepada ISIS, bertempur bersama Taliban di wilayah Faryab, Jowzjan, Takhar dan Badakhshan, yang kini telah diduduki dan dikuasai oleh Taliban. Oleh karena itu, dia menggarisbawahi, tidak ada lagi bukti yang diperlukan untuk membangun hubungan erat Taliban dengan teror internasional.

“Hubungan antara Taliban dan kelompok teroris transnasional ini lebih kuat hari ini daripada di titik mana pun belakangan ini,” kata Isaczai.

Masih dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons menyimpulkan sesi tersebut dengan memperingatkan bahwa Afghanistan sedang berada dalam titik balik yang berbahaya.

"Dalam beberapa minggu terakhir, Afghanistan telah memasuki fase destruktif baru. Taliban telah mencapai keuntungan teritorial yang signifikan,” katanya.

Situasi ini menyebabkan masyarakat internasional dihadapkan pada dua kemungkinan hal yang akan terjadi, yakni apakah negosiasi damai yang sejati atau serangkaian krisis yang tragis. Jika kemungkinan kedua itu terjadi, maka dampaknya akan sangat mungkin menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin buruk dan potensi pertumpahan darah yang smakin meluas.

Oleh karena itu, Lyons mendesak para duta besar untuk mengambil kesempatan dan menunjukkan komitmen.

"Untuk mencegah Afghanistan dari situasi bencana yang begitu serius," tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Subsidi Biaya Haji 2027 jadi Kabar Baik bagi Calon Jemaah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:30

Hanya PDIP Berani secara Vulgar Menyerang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:07

Sangat Aneh Parpol di DPR Tidak Tegas soal Putusan MK terkait Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:41

Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri: Kekuatan Harus Berujung Rasa Aman Rakyat

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:30

Suyudi Bakal Bawa Korps Bhayangkara Makin Profesional

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:10

Komisi I DPR Usul Dua Rekomendasi soal Status Kavling TNI AL Pangkalan Jati

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:46

Soal Putusan MK, Jokowi-Gibran sedang Menuai Hasil

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:01

PPTQ Al-Ghozali Majalengka Pastikan Isu Perundungan Hoaks

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:26

AHDAA Raih Penghargaan Indonesia Halal Awards 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:09

Industri Percetakan Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian

Jumat, 09 Oktober 2026 | 00:36

Selengkapnya