Berita

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan moratorium atas suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19/WHO

Dunia

Kepala WHO: Jalannya Pandemi Tergantung Pada Kepemimpinan Negara-negara G20

SENIN, 09 AGUSTUS 2021 | 21:50 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan moratorium atas suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19, atau disebut juga suntikan penguat alias booster. Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada konferensi pers pekan lalu (Rabu, 4/8) bahwa penghentian pemberian dosis vaksin ketiga itu perlu dilakukan setidaknya sampai akhir September mendatang agar memungkinkan negara-negara miskin mengejar tingkat vaksinasi.

Dengan demikian, kata Tedros, hal itu akan membantu mencapai tujuan WHO untuk memvaksinasi setidaknya 10 persen dari populasi di setiap negara pada tanggal tersebut, melindungi petugas kesehatan dan orang-orang yang rentan.

“Saya memahami keprihatinan semua pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari varian delta, tetapi kita tidak dapat dan kita tidak boleh menerima negara-negara yang telah menggunakan sebagian besar pasokan vaksin global menggunakan lebih banyak lagi sementara orang-orang yang paling rentan di dunia tetap tidak terlindungi,” kata Tedros.


Kesetaraan Harus Didahulukan

Dalam pernyataan yang sama, Tedros mengingat bahwa pada bulan Mei dia telah meminta dukungan internasional untuk mempromosikan vaksinasi global dengan tujuan memungkinkan minimal 10 persen dari populasi di setiap negara untuk divaksinasi pada akhir September ini.

Namun setelah separuh waktu berlalu, dia menyesalkan bahwa terlalu sedikit kemajuan yang dicapai menuju tujuan itu. Bahkan target untuk melakukan vaksinasi 30 persen di seluruh dunia pada akhir tahun ini juga semakin jauh dari kata tercapai.

Dia menjelaskan bahwa sejauh ini, lebih dari empat miliar dosis vaksin Covid-19 telah diberikan di seluruh dunia, 80 persen di antaranya di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah.

Padahal, kata Tedros, banyak negara berpenghasilan rendah bergantung pada Covax, tetapi inisiatif itu baru memberikan sebagian kecil dari 1,8 miliar dosis yang ditargetkan untuk dikirimkan pada awal 2022 mendatang.

Lebih lanjut Tedros menjelaskan, negara-negara berpenghasilan tinggi telah menerima hampir satu dosis untuk setiap orang, meskipun sebagian besar vaksin memerlukan dua dosis untuk imunisasi lengkap. Sedangkan di negara-negara berpenghasilan rendah, rata-rata hanya mampu memberikan 1,5 dosis untuk setiap 100 orang.

“Tetap saja, beberapa negara kaya sedang mempertimbangkan dosis booster meskipun ada ratusan juta orang yang menunggu untuk memiliki akses ke dosis pertama," ujar Tedros, sebagaimana dipublikasikan di situs resmi PBB.

Oleh karena itu, dia mendesak, alih-alih memberikan booster, sebagian besar vaksin seharusnya masuk ke negara-negara berpenghasilan rendah.

Kemajuan Bergantung Pada G20

Tedros mengingatkan, untuk mencapai tujuan vaksinasi global memerlukan kerja sama semua orang.

"Terutama segelintir negara dan perusahaan yang mengendalikan pasokan vaksin global," kata Tedros.

Dia mengatakan bahwa negara-negara industri terkemuka G20 memiliki peran penting karena anggotanya adalah produsen, konsumen, dan donor vaksin Covid-19 terbesar.

“Tidak dapat diremehkan untuk mengatakan bahwa jalannya pandemi tergantung pada kepemimpinan negara-negara G20”, katanya, seraya menambahkan, bahwa satu bulan dari sekarang, para menteri kesehatan G20 akan bertemu, menjelang KTT Oktober. Dia menyerukan mereka untuk membuat komitmen nyata untuk mendukung target vaksinasi global WHO.

"Kami mengimbau produsen vaksin untuk memprioritaskan Covax," tegasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya