Berita

Dunia

Taktik Penggalangan Dana Dianggap Penipuan, Tim Kampanye Trump 2020 Kembalikan Jutaan Dolar kepada Donatur

SENIN, 09 AGUSTUS 2021 | 14:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Partai Republik telah mengembalikan dana hampir 13 juta dolar AS kepada donor para paruh pertama tahun ini. Pengembalian dana dilakukan setelah tim kapanye Trump kebanjiran ktitik dan tuntutan karena menggunakan taktik penggalangan dana yang dianggap merugikan para donatur untuk kampanye Trump 2020 lalu.

Merujuk pada investigasi yang dilakukan oleh The New York Times pada awal tahun ini, tim kampanye Trump 2020 lalu membuat taktik di mana donatur yang memberikan dana secara online bagi kampanye Trump, secara otomatis setiap minggu dana mereka ditarik dari akun mereka masing-masing secara berulang hingga hari pemilihan.

Para donatur yang tidak ingin uangnya ditarik setiap minggu, harus secara manual menghapus centang pada kolom formulir donasi digital. Namun, investigasi The New York Timesmenemukan bahwa tim kampanye Trump 2020 mengaburkan detil tersebut dengan menempatkannya dalam cetakan kecil di bawah beberapa baris teks yang dicetak tebal dan huruf kapital.


Selain itu, mereka juga menambahkan kotak pra-centang kedua yang menggandakan donasi donor bersama dengan baris teks baru yang mengalihkan perhatian donatur dari apa yang mereka setujui.

Taktik semacam itu kemudian membuat banyak donatur yang hanya ingin menyumbang satu kali, justru dananya ditarik berkali-kali setiap minggunya, secara otomatis, sehingga mereka merasa dicurangi atau merasa ada penipuan kartu kredit. Banyak dari mereka yang kemudian menuntut agar dana mereka dikembalikan.

Menanggapi tuntutan itu, Komisi Pemilihan Federal (FEC) Amerika Serikat dengan suara bulat memberikan suara pada bulan Mei lalu untuk merekomendasikan agar Kongres melarang kampanye dari kotak centang seperti yang dilakukan olh tim kampanye Trump.

Tidak lama setelah rekomendasi FEC dibuat, Senat Demokrat memperkenalkan undang-undang untuk melarang praktik kotak centang pra untuk sumbangan kampanye berulang.

Direktur Proyek Etika dalam Komunikasi Politik di Universitas George Washington, Peter Loge menilai bahwa taktik semacam ini menyebabkan gelombang keluhan penipuan kepada perusahaan kartu kredit.

“Cukup jelas bahwa kampanye Trump terlibat dalam taktik yang menipu,” kata Loge.

“Jika Anda harus mengembalikan uang sebanyak itu, Anda melakukan sesuatu yang sangat salah atau sangat tidak etis," jelasnya seperti dikabarkan (Minggu, 8/8).

Sementara itu, mengutip catatan yang baru dirilis dari FEC, dari pengembalian dana sebesar 12,8 juta dolar AS yang dikeluarkan tahun ini, 8,1 juta dolar AS berasal dari akun bersama Trump dan Komite Nasional Republik (RNC), 2,2 juta dari komite pemilihan ulang Trump, dan 2,5 juta dari RNC.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya