Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri/Ist
Permintaan agar penanganan pandemi Covid-19 langsung dikomandoi Presiden Joko Widodo merupakan wujud ketidakpuasan Megawati Soekarnoputri atas kinerja pemerintah menangani pagebluk corona.
Bukan tanpa sebab, bila pemerintah dianggap gagal tangani Covid-19, maka PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama presiden akan kena imbasnya.
"Saya kira, kejengkelan PDIP mulai membuncah karena pemerintah lelet. Kejengkelan ini dapat dipahami karena akan berimplikasi langsung terhadap suara PDIP," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/8).
Bagaimanapun, Jokowi akan dilihat sebagai bagian dari PDIP dan bukan kader atau bagian dari partai lain. Sehingga, kesuksesan atau kegagalannya dalam menangani pandemi Covid-19 tentu akan berimplikasi langsung terhadap PDIP.
"Oleh karena itu, PDIP menjaga betul agar Jokowi tidak jadi sasaran kritik publik yang makin meluas akibat ketidakakuratan dan kecepatan mengatasi pandemi ini," kata Ray Rangkuti.
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, kejengkelan PDIP terhadap Jokowi ini semakin dalam dari sisi politik. Itu lantaran menteri yang dilibatkan dalam penanganan Covid-19 tidak berasal dari PDIP.
"Selain ini ibu Risma, hampir seluruh pemimpin penanganan Covid-19 diserahkan terhadap menteri yang umumnya berasal dari Golkar. Sebut saja Pak Airlangga dan Pak LBP," urainya.
Dengan hal ini, maka secara tidak langsung kesuksesan pemerintah dalam menangani pandemi akan berimplikasi kepada masing-masing partai yang menaungi para menteri. Sebaliknya, jika pemerintah dianggap gagal, maka PDIP akan menjadi sasaran kritik.
"Di sinilah mengapa saya menyebut kejengkelan PDIP itu dapat dipahami," demikian Ray Rangkuti.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sebelumnya meminta agar penanganan pandemi dipegang langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,†tegas Megawati dalam acara saat acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (4/8).
